Penata Kelola Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan PPU Ponco Waluyo menjelaskan, angka kasus DBD sempat mencapai puncaknya pada tahun 2024. Saat itu tercatat lebih dari 1.400 kasus, terutama di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Tahun paling tinggi kasusnya terjadi pada 2024 dengan lebih dari 1.400 kasus. Saat itu aktivitas dan mobilitas tenaga kerja di kawasan IKN cukup tinggi,” kata Ponco Jumat (6/3/2026).
Kondisi tersebut kini mulai lebih terkendali. Pada tahun 2025, jumlah kasus DBD di PPU menurun menjadi 348 kasus. “Sejak 2025 kasus DBD mulai menurun. Pada 2026 ini, hingga Februari baru tercatat 25 kasus,” sebut Ponco.
Meski jumlah kasus menurun, Dinas Kesehatan tetap meningkatkan upaya deteksi dini. Salah satunya dengan menggunakan alat pemeriksaan NS1 untuk mengetahui infeksi DBD sejak awal.
“Yang terpenting untuk mendeteksi DBD adalah dengan alat NS1. Ini merupakan deteksi dini sehingga pasien bisa segera ditangani dan diharapkan tidak sampai terjadi kematian,” jelasnya.
Data Dinas Kesehatan PPU mencatat, pada 2025 terdapat tiga kasus kematian akibat DBD. Sementara pada 2024 tercatat dua kasus kematian.
Untuk menekan penyebaran penyakit, pihaknya juga akan menggencarkan program pemberantasan sarang nyamuk (PSN), termasuk pemantauan jentik nyamuk di dalam rumah warga.
“Kami akan melakukan pemberantasan sarang nyamuk dan pemantauan jentik di dalam rumah agar penyebaran DBD bisa ditekan,” paparnya.
Perlu diketahui, sebagian masyarakat PPU masih menggunakan air tadah hujan untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk jika tidak dikelola dengan baik.
Masyarakat diminta menggunakan obat pembasmi jentik nyamuk, yakni Abate, pada tempat penampungan air.
“Masyarakat yang menggunakan air tadah hujan diharapkan menggunakan obat Abate. Obat tersebut bisa diambil secara gratis di puskesmas terdekat,” tutup Ponco.
Editor: Aspian Nur