Rusli menjelaskan, hingga saat ini lahan Pantai Sipakario masih dimiliki masyarakat sehingga pemerintah belum dapat membangun fasilitas permanen secara maksimal.
“Memang lahan Pantai Sipakario Nipah-Nipah belum kita miliki. Bagaimana kita membangun fasilitas kalau itu milik masyarakat,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).
Meski demikian, Disbudpar PPU tetap berupaya mendukung pengembangan wisata di kawasan tersebut dengan menyediakan fasilitas penunjang.
“Saat ini kita hanya bisa menyediakan fasilitas saja seperti gazebo,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga mendorong kelompok sadar wisata (pokdarwis) setempat untuk menghadirkan wahana permainan baru guna menarik minat pengunjung.
“Kita mendorong para pokdarwis untuk menciptakan permainan baru seperti banana boat dan All Terrain Vehicle (ATV). Ini semua bantuan dari kita untuk menunjang fasilitas yang ada di sana,” jelasnya.
Terkait pembebasan lahan, Rusli menegaskan proses tersebut berada di ranah sekretariat daerah sehingga belum dapat disampaikan secara rinci.
“Untuk pembebasan lahan ini belum bisa kita sampaikan karena itu ranah di sekretariat,” ucapnya.
Ia berharap proses pembebasan lahan dapat segera terealisasi agar pemerintah daerah bisa lebih leluasa mengembangkan kawasan tersebut dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, Pantai Sipakario memiliki potensi besar karena menyuguhkan view Kota Balikpapan, terutama pada malam hari.
“Kalau Pantai Sipakario adalah lahan aset pemerintah, kita bisa membangun apa saja untuk pengembangan ke depan. Sebenarnya view-nya paling bagus di situ karena pemandangannya melihat langsung Kota Balikpapan, apalagi pada saat malam hari,” tuturnya.
Editor: Erwin