“Beberapa tahun lalu ketika kita mengusulkan ke pusat memang ada moratorium karena anggaran dari pusat tidak ada, setelah kita mendapatkan jargas tahun 2023 terakhir,” ujarnya, Minggu (22/2/2026).
Menurutnya, pada 2026 belum tersedia anggaran untuk pengadaan Jargas dan berharap tahun mendatang kembali mendapat kuota pembangunan untuk melanjutkan di tahun 2023 lalu.
“Kita berharap ke depannya ada penambahan jargas. Tapi harus kita analisa apakah melalui di luar APBN atau seperti apa,” kata Sodikin.
Ia menambahkan, pihaknya telah berdiskusi dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) terkait kemungkinan alternatif pembiayaan. Namun, opsi tersebut belum dapat ditindaklanjuti karena pertimbangan harga.
“Kita sudah diskusikan dengan perusahaan gas negara, tetapi per kubiknya lebih mahal, sehingga belum bisa kita tindak lanjuti,” ungkapnya.
Diketahui, pada tahun 2023 realisasi jargas di PPU baru mencapai 9.400 sambungan rumah (SR) atau sekitar 28 persen dari total usulan sebanyak 36 ribu SR.
Editor: Erwin