Pada kesempatan itu, Wabup menyampaikan, bahwa peran pemerintah daerah dalam mendukung terjaganya stabilitas harga dirasakan semakin penting dan menjadi perhatian bagi semua. Khususnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan pangan masyarakat di Paser. “Kenapa demikian, hal ini mengingat dinamika inflasi serta harga barang dan jasa yang terjadi di daerah sangat fluktuatif, dengan dibayangi oleh berbagai permasalahan struktural. Diantaranya, tingginya ketergantungan produksi komoditas pangan terhadap kondisi cuaca,” katanya.
Selain itu, lanjut ia, permasalahan yang melanda adalah rendahnya keterhubungan antar daerah, belum padunya koordinasi lintas instansi pemerintah pusat hingga daerah, belum kompetitifnya struktur pasar dan tata niaga, khususnya komoditas bahan pangan pokok.
“Selain hal yang sudah saya sebutkan sebelumnya, masih ada berbagai persoalan mendasar lainnya. Termasuk, persoalan tentang alih fungsi lahan,” katanya
Dikatakan, dalam kerangka otonomi daerah, kewenangan yang dimiliki pemda menjadi tumpuan untuk turut mengatasi berbagai persoalan. Dan disadari, bahwa identifikasi penyebab utama inflasi di daerah sebagai faktor yang bersifat non-moneter. “Adapun faktor yang bersifat non-moneter itu, seperti operasi fiskal daerah, atau pendapatan dan pengeluaran rutin, serta ongkos transportasi dan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Melihat pada karakteristik inflasi di Paser, Mardikansyah menerangkan, sangat dipengaruhi oleh sistem distribusi dan pendapatan sektor tambang dan perkebunan serta daya beli masyarakat.Kepala BI perwakilan Balikpapan Suharman Tabrani mengatakan, tingkat inflasi masih belum di ukur di wilayah Kabupaten Paser. Dan hingga kini, Kabupaten Paser masih mengikuti inflasi kota terdekat, yaitu Kota Balikpapan. “Selama ini, perhitungan inflasi di Paser masih mengacu kota terdekat, yakni Balikpapan. Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik hingga September 2017, inflasi kota Balikpapan sebesar 2,79 persen, sedangkan Kaltim mencapai 3,65,” katanya. (sur)
Pada kesempatan itu, Wabup menyampaikan, bahwa peran pemerintah daerah dalam mendukung terjaganya stabilitas harga dirasakan semakin penting dan menjadi perhatian bagi semua. Khususnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan pangan masyarakat di Paser. “Kenapa demikian, hal ini mengingat dinamika inflasi serta harga barang dan jasa yang terjadi di daerah sangat fluktuatif, dengan dibayangi oleh berbagai permasalahan struktural. Diantaranya, tingginya ketergantungan produksi komoditas pangan terhadap kondisi cuaca,” katanya.
Selain itu, lanjut ia, permasalahan yang melanda adalah rendahnya keterhubungan antar daerah, belum padunya koordinasi lintas instansi pemerintah pusat hingga daerah, belum kompetitifnya struktur pasar dan tata niaga, khususnya komoditas bahan pangan pokok.
“Selain hal yang sudah saya sebutkan sebelumnya, masih ada berbagai persoalan mendasar lainnya. Termasuk, persoalan tentang alih fungsi lahan,” katanya
Dikatakan, dalam kerangka otonomi daerah, kewenangan yang dimiliki pemda menjadi tumpuan untuk turut mengatasi berbagai persoalan. Dan disadari, bahwa identifikasi penyebab utama inflasi di daerah sebagai faktor yang bersifat non-moneter. “Adapun faktor yang bersifat non-moneter itu, seperti operasi fiskal daerah, atau pendapatan dan pengeluaran rutin, serta ongkos transportasi dan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Melihat pada karakteristik inflasi di Paser, Mardikansyah menerangkan, sangat dipengaruhi oleh sistem distribusi dan pendapatan sektor tambang dan perkebunan serta daya beli masyarakat.Kepala BI perwakilan Balikpapan Suharman Tabrani mengatakan, tingkat inflasi masih belum di ukur di wilayah Kabupaten Paser. Dan hingga kini, Kabupaten Paser masih mengikuti inflasi kota terdekat, yaitu Kota Balikpapan. “Selama ini, perhitungan inflasi di Paser masih mengacu kota terdekat, yakni Balikpapan. Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik hingga September 2017, inflasi kota Balikpapan sebesar 2,79 persen, sedangkan Kaltim mencapai 3,65,” katanya. (sur)