Para siswa mengalami muntah, sakit perut, pusing hingga sesak napas sehingga memicu kekhawatiran orang tua dan mendapat perhatian serius dari DPRD PPU.
Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman, mendesak agar program tersebut dihentikan sementara hingga dilakukan evaluasi menyeluruh.
“Baru seminggu berjalan sudah ada kejadian seperti ini. Jangan sampai ada korban jiwa. Saya minta dapur ini ditutup dulu untuk dievaluasi,” tegas Ishaq, Rabu (11/2/2026).
Ia mempertanyakan sistem pengawasan gizi dan proses pengolahan makanan, mulai dari waktu memasak hingga penyajian kepada siswa pada pagi hari. Beberapa siswa bahkan mengeluhkan kualitas makanan.
“Ada yang bilang pudingnya kecut, kuah sayurnya kental. Apakah itu memang standar MBG? Ini harus diperiksa,” ujarnya.
Menurutnya, pengawasan harus diperketat dan tidak boleh ada dapur tertutup tanpa kontrol dari pihak luar. Ia juga menyoroti minimnya tenaga ahli gizi jika hanya satu orang menangani hingga 1.000 porsi makanan.
“Kalau hanya satu ahli gizi untuk 1.000 porsi, itu jelas kurang. Kita harus tahu jam berapa makanan diolah, menggunakan wadah apa. Jangan sampai ada bahan berbahaya yang bereaksi dengan makanan panas,” katanya.
Ishaq menyebut pihaknya akan membawa persoalan ini ke rapat konsultasi DPRD untuk meminta penjelasan dari pihak terkait, termasuk tim pengawasan daerah.
Secara pribadi, ia bahkan mengusulkan agar program tersebut dihentikan dan anggarannya dialihkan langsung kepada orang tua siswa. “Kalau saya pribadi, lebih baik diuangkan saja dan diserahkan ke orang tua,” ucapnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah harus segera bertindak agar kejadian serupa tidak terulang, terlebih program MBG baru saja diresmikan sebulan lalu.
“Kesehatan dan keselamatan anak-anak adalah yang utama. Pemerintah harus berbuat, jangan sampai ada korban jiwa,” pungkasnya.
Editor: Erwin