Konsolidasi APBD 2026, Wakil Bupati PPU Tekankan Efisiensi dan Disiplin Anggaran

Langkah ini diambil sebagai respons atas penurunan signifikan pendapatan daerah serta adanya beban utang pekerjaan dari tahun anggaran sebelumnya.

Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, menegaskan bahwa kondisi fiskal yang dihadapi saat ini harus disikapi dengan keberanian dan kecerdasan manajerial oleh seluruh perangkat daerah.

“Kita sedang menghadapi beberapa tantangan yang harus kita hadapi bersama, yaitu pendapatan daerah yang menurun signifikan dan beban utang pekerjaan tahun lalu yang harus segera kita selesaikan. Kondisi ini bukan untuk diratapi, tapi untuk dihadapi dengan keberanian dan kecerdasan manajerial,” ujar Abdul Waris Muin, Senin (19/1/2026).

Ia menjelaskan, dengan menurunnya pendapatan daerah, sementara kewajiban pembayaran tunggakan pekerjaan masih harus dituntaskan, pemerintah daerah tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama.

“Kita tidak bisa lagi berbelanja hanya berdasarkan keinginan, tetapi murni berdasarkan kebutuhan yang sangat mendesak,” tegasnya.

Dalam pelaksanaan APBD 2026, ia menyampaikan empat instruksi utama yang wajib dipatuhi seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Instruksi pertama adalah penyelesaian kewajiban utang, dengan meminta seluruh kepala OPD segera melakukan verifikasi dan validasi terhadap utang pekerjaan tahun lalu.

Instruksi kedua menyangkut efisiensi belanja operasional. Waris menekankan pengendalian ketat terhadap belanja di masing-masing OPD, terutama memangkas anggaran yang tidak berdampak langsung pada kepentingan publik.

“Kurangi perjalanan dinas, batasi kegiatan seremonial, dan tunda pengadaan yang tidak memiliki output yang terukur,” katanya.

Instruksi ketiga adalah penyesuaian atau penundaan pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari non-earmarked. Sementara itu, pengadaan yang dananya berasal dari earmarked tetap dapat dilanjutkan sesuai ketentuan.

Adapun, instruksi keempat adalah penerapan disiplin anggaran yang ketat. Setiap kegiatan yang menggunakan APBD harus memiliki output dan outcome yang jelas serta terukur.

“Dalam keterbatasan, kita harus memilih. Program yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan penanganan kemiskinan ekstrem tidak boleh berhenti, namun harus dijalankan dengan cara yang lebih kreatif dan hemat biaya,” jelasnya.

Ia juga menegaskan program yang tidak masuk secara langsung dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar ditunda atau dihapus.

“Krisis adalah ujian kepemimpinan. Saya minta seluruh kepala OPD menjadi pimpinan yang cerdas di unit kerja masing-masing. Mari kita tunjukkan bahwa dengan keterbatasan anggaran, kita tetap mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” tutupnya.

Editor: Erwin

Konsolidasi APBD 2026, Wakil Bupati PPU Tekankan Efisiensi dan Disiplin Anggaran

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

Niat Bersihkan Lahan, Pria di Samboja Justru Picu Kebakaran Dua Hektare

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini