Dari target sebesar Rp7,3 miliar, realisasi yang dicapai hanya Rp5,6 miliar.
Sekretaris Dishub PPU Sundra menjelaskan, penurunan pendapatan tersebut disebabkan oleh menurunnya aktivitas muat bongkar batubara di pelabuhan Benuo Taka.
Tekanan harga komoditas batubara yang cukup dalam berdampak langsung terhadap aktivitas jual beli.
“Target tahun 2025 itu sebenarnya Rp7,3 Miliar, namun tidak tercapai karena realisasi hanya Rp5,6 Miliar. Penurunan ini terjadi karena aktivitas muat bongkar batu bara mengalami penurunan akibat harga komoditas yang tertekan,” ujar Sundra, Jumat (9/1/2026).
Pihak pengguna jasa memberitahukan volume muatan sedang menurun, dipicu oleh harga batu bara yang rendah sehingga para pelaku usaha tidak menjual dalam jumlah maksimal.
“Jawabannya karena harga batubara cukup rendah, sehingga aktivitas jual beli dilakukan dengan keterbatasan,” jelasnya.
Sundra membandingkan kondisi tersebut dengan tahun 2024, dimana realisasi pendapatan justru mencapai Rp8 miliar. Tingginya capaian pada tahun tersebut didorong oleh aktivitas batubara yang masih cukup tinggi.
“Kalau dibandingkan 2024 memang realisasinya tinggi, mencapai Rp8 miliar, karena aktivitas batubara saat itu masih sangat aktif,” katanya.
Awalnya ada dua perusahaan pengguna jasa pelabuhan, yakni PT KJM dan PT PMA. Namun memasuki tahun 2025 hanya PT PMA yang masih beroperasi. “Sehingga terjadi penurunan sekitar 20 persen,” ungkapnya.
Untuk tahun 2026, Bapenda PPU menargetkan peningkatan pendapatan pelabuhan hingga Rp9 Miliar. Namun Sundra mengakui target tersebut cukup berat untuk dicapai jika kondisi tidak berubah.
Dishub PPU tetap optimistis karena menyebut PT PMA telah mendapatkan kontrak eksklusif dengan PLN di Kelurahan Jeneponto yang diharapkan dapat meningkatkan aktivitas muat bongkar batubara.
“Mudah-mudahan tahun 2026 lebih baik, karena PT PMA sudah mendapatkan kontrak eksklusif dengan PLN di Jeneponto. Harapannya ini bisa meningkatkan aktivitas loading batubara di pelabuhan,” harap Sundra.
Editor: Aspian Nur