Dalam pertemuan itu, Mudyat menyampaikan bahwa pembahasan utama difokuskan pada percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), penyediaan perumahan subsidi dengan harga terjangkau, serta perluasan akses kredit usaha rakyat (KUR) yang berada dalam skema program kementerian.
Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang diskusi untuk mendorong pemerataan pembangunan perumahan di daerah.
Ia menyebut, pemerintah daerah berharap kuota penanganan RTLH bisa dibagi secara proporsional pada seluruh provinsi di Indonesia.
Pemerataan itu dinilai penting agar setiap wilayah memiliki kesempatan serupa dalam memperbaiki kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
“Dalam pertemuan ini kita membahas persoalan rumah tidak layak huni hingga skema perumahan subsidi. Harapannya, pembagian program bisa dilakukan secara adil. Sehingga semua daerah menerima porsi yang seimbang,” jelas Mudyat.
Ia menambahkan, dukungan dari Kementerian PKP menjadi kunci percepatan pembangunan perumahan. Terutama bagi daerah yang masih memiliki banyak warga tinggal di hunian tak layak.
Selain itu, akses pembiayaan melalui KUR diharapkan dapat memperluas kemampuan masyarakat memperoleh rumah layak dan meningkatkan taraf hidup.
Mudyat optimistis kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah akan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Ia berharap program yang dihasilkan dari pembahasan tersebut tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga menghadirkan asas keadilan serta manfaat merata bagi warga di seluruh Indonesia.
“Dengan pemerataan program RTLH dan KUR, kami berharap dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya. (*)
Editor: Erwin
