Dalam kesempatan tersebut, Mudyat Noor menyoroti ketimpangan pembangunan antara daerah di Pulau Jawa dengan wilayah Kaltim, termasuk PPU. Menurutnya, kondisi infrastruktur di Kaltim sangat tidak sebanding dengan kontribusinya terhadap keuangan negara.
“Kalau kita lihat pembangunan jalan di Pulau Jawa itu bertingkat-tingkat. Di Kaltim jangankan bertingkat, menyambung jalan saja susah,” ujarnya.
Mudyat menegaskan, situasi tersebut tidak adil, mengingat Kaltim merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan negara melalui sektor sumber daya alam.
Selain itu, PPU yang kini menjadi daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) justru mengalami penurunan kemampuan pembiayaan daerah.
“APBD kami tahun lalu masih diangka Rp2,7 triliun, namun kini hanya tersisa 1,3 Triliun. Kondisi ini sangat memukul daerah,” tambahnya.
Karena itu, ia berharap Komisi XII DPR RI dapat menjadi jembatan aspirasi daerah, khususnya terkait kebijakan transfer ke daerah (TKD) dan sistem pembagian dana bagi hasil (DBH).
“Kami berharap dana bagi hasil dapat kembali diberikan secara proporsional kepada daerah penghasil, termasuk Kalimantan Timur,” tegasnya.
Selain DBH, Mudyat juga meminta agar pemerintah pusat mempertimbangkan pemberian dana infrastruktur berbasis kompensasi lingkungan, mengingat eksploitasi sumber daya alam di Kaltim memberikan dampak ekologis yang besar.
Tidak hanya berbicara soal infrastruktur dan fiskal daerah, Mudyat Noor juga mengangkat kondisi sektor perikanan di PPU yang masih memprihatinkan. Padahal, potensi sektor tersebut dinilai sangat besar.
“Potensi nelayan di PPU luar biasa, tetapi kondisinya masih jauh dari layak dengan harga yang sangat murah,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah pusat ikut memberi perhatian pada program yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan, termasuk pembangunan fasilitas pendukung seperti pelabuhan perikanan, cold storage, hingga sistem pemasaran hasil laut.
Dengan hadirnya Komisi XII DPR RI di Kaltim, Mudyat Noor optimis aspirasi daerah akan mendapatkan perhatian lebih.
“Kami tidak meminta banyak, hanya ingin keadilan. Karena Kalimantan Timur termasuk Kabupaten PPU sudah memberi banyak kepada negara,” tutupnya. (*)
Editor: Erwin
