Ia menjabarkan, Pasal 4 Angka 15 Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 Aparatur Sipil Negara dilarang memberikan suara dukungan kepada calon kepada daerah dan wakil, jika terlibat dalam kampanye, tindakan merugikan pasangan calon serta mempengaruhi orang maupun menggunakan pasilitas dengan jabatan akan mendapatkan hukuman. “Dari bunyi aturan itu, sanksinya berupa surat teguran, penundaan pangkat dan penurunan pangkat, itu jelas dilarang, jadi Panwas disini berjalan mengikuti Undang-undang (UU), jadi jelas, jika ada UU harus dilaksanakan, dan adanya UU itulah ASN harus menjalankannya,”tuturnya.
Dirinya berharap, jika masyarakat di wilayah setempat menemukan adanya oknum ASN yang diduga mendukung salah satu calon dan Parpol utuk segera melaporkan kepada pihaknya maupun ke Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). (wn1017)
Ia menjabarkan, Pasal 4 Angka 15 Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 Aparatur Sipil Negara dilarang memberikan suara dukungan kepada calon kepada daerah dan wakil, jika terlibat dalam kampanye, tindakan merugikan pasangan calon serta mempengaruhi orang maupun menggunakan pasilitas dengan jabatan akan mendapatkan hukuman. “Dari bunyi aturan itu, sanksinya berupa surat teguran, penundaan pangkat dan penurunan pangkat, itu jelas dilarang, jadi Panwas disini berjalan mengikuti Undang-undang (UU), jadi jelas, jika ada UU harus dilaksanakan, dan adanya UU itulah ASN harus menjalankannya,”tuturnya.
Dirinya berharap, jika masyarakat di wilayah setempat menemukan adanya oknum ASN yang diduga mendukung salah satu calon dan Parpol utuk segera melaporkan kepada pihaknya maupun ke Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). (wn1017)