Dikatakan Bupati Yusran Aspar, pihaknya belum memiliki rencana pengurangan insentif bagi pegawai, meski diakuinya ada sejumlah rasionalisasi kegiatan ditiap Organisasi Perangkat Daerah karena adanya selisih anggaran mencapai Rp16 miliar di APBD 2017.
“Maka dari itu, terpaksa ada sejumlah kegiatan yang ditunda pelaksanaannya pada tahun 2018, baik itu untuk perjalanan dinas maupun pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Rasionalisasi anggaran kata Yusran dibutuhkan guna penyeimbangan kas daerah tahun 2017. Apalagi PPU tahun ini mengalami defisit sekira Rp200 miliar, karena turunnya dana bagi hasil (DBH) migas serta Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
“Akan tetapi yang jelas rasionalisasi ini tak akan pengaruhi insentif pegawai pemerintahan,” tandasnya. (kp)
Dikatakan Bupati Yusran Aspar, pihaknya belum memiliki rencana pengurangan insentif bagi pegawai, meski diakuinya ada sejumlah rasionalisasi kegiatan ditiap Organisasi Perangkat Daerah karena adanya selisih anggaran mencapai Rp16 miliar di APBD 2017.
“Maka dari itu, terpaksa ada sejumlah kegiatan yang ditunda pelaksanaannya pada tahun 2018, baik itu untuk perjalanan dinas maupun pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Rasionalisasi anggaran kata Yusran dibutuhkan guna penyeimbangan kas daerah tahun 2017. Apalagi PPU tahun ini mengalami defisit sekira Rp200 miliar, karena turunnya dana bagi hasil (DBH) migas serta Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
“Akan tetapi yang jelas rasionalisasi ini tak akan pengaruhi insentif pegawai pemerintahan,” tandasnya. (kp)