Meski demikian, ia menekankan sebagai kepala daerah, dirinya memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi warga Sepaku.
“Aspirasi warga Sepaku jelas, mereka ingin pemerataan pembangunan. Saat ini masih terjadi disparitas antara pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dengan wilayah sekitar. Itu belum lagi kecamatan lainnya, seperti Babulu, Penajam, dan Waru,” paparnya.
Mudyat menyebut masih banyak infrastruktur di Sepaku yang perlu dibenahi, mulai jalan hingga ketersediaan air bersih.
“Sampai hari ini, ketersediaan air bersih di Sepaku masih menjadi PR (pekerjaan rumah). Sementara di IKN bisa dinikmati dengan bebas,” ungkapnya.
Meski begitu, kata dia, keterbatasan anggaran daerah membuat Pemkab PPU tidak mampu menanggung seluruh beban pembangunan.
“Kalau anggaran terlalu besar diarahkan ke Sepaku, tentu akan menimbulkan kecemburuan dari wilayah lain. Maka sangat perlu mendapat sentuhan yang kuat dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan IKN membawa dampak langsung pada infrastruktur eksisting di Sepaku.
Hal itu, katanya, membuat masyarakat meminta perhatian lebih dari pemerintah pusat maupun Otorita IKN.
“Infrastruktur jalan maupun lingkungan ada yang rusak akibat dampak dari kegiatan sub kontraktor pembangunan proyek di IKN. Itu sebabnya warga Sepaku meminta perhatian,” tambahnya.
Mudyat mendorong agar pemerintah pusat dan Otorita IKN terlibat lebih jauh dalam menangani persoalan di luar KIPP. Bahkan dia menyatakan lebih setuju jika Kecamatan Sepaku sepenuhnya diambil alih Otorita IKN lebih cepat.
“Dengan begitu, warga bisa langsung menyuarakan aspirasi mereka kepada Otorita. Sehingga permasalahan dapat ditangani secara langsung,” ungkapnya.
Bupati juga menyinggung pernyataan seorang kreator konten, Dian Rana, yang menurutnya menanggapi berita secara sepotong-sepotong.
“Seharusnya membaca berita secara utuh. Lalu melihat langsung apa yang diinginkan warga Sepaku. Jangan sampai potongan informasi justru memicu salah paham,” tegas Mudyat.
Ia menegaskan hubungan antara Pemkab PPU dan Otorita IKN selama ini berjalan baik. Karena itu, ia menilai pernyataan sepihak justru berpotensi mengadu domba kedua pihak.
“Jangan sampai hubungan yang harmonis jadi terganggu hanya karena informasi yang tidak utuh,” katanya.
Mudyat bahkan menantang Dian Rana untuk berdiskusi terbuka melalui talk show, podcast atau media lainnya.
Ia berharap dari diskusi itu bisa memperjelas duduk perkara persoalan IKN dan PPU. “Mari kita bahas tuntas, agar tidak ada lagi kesalahpahaman,” ujarnya.
Lebih jauh, Mudyat mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah pejabat pusat, termasuk Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, hingga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy.
Ia menekankan semua langkah itu dilakukan demi memperjuangkan pembangunan di PPU. “Jangan sampai muncul ketimpangan antara IKN dan PPU,” ucapnya.
Ia mencontohkan kondisi Sepaku yang masih kesulitan air bersih dan memiliki banyak ruas jalan lingkungan yang rusak.
Menurutnya, itu seharusnya mendapat perhatian serius. Terutama dengan adanya pemangkasan dana transfer dari pusat ke daerah yang kian memberatkan PPU.
Untuk itu, Mudyat meminta adanya dukungan dari Otorita IKN maupun pemerintah pusat dalam bentuk pembangunan infrastruktur di luar KIPP. “Anggap saja sebagai CSR Otorita IKN untuk warga Sepaku,” katanya.
Mudyat menegaskan kembali, pembangunan IKN adalah peluang besar. Namun agar manfaatnya dirasakan luas, pemerataan pembangunan di wilayah sekitar harus menjadi prioritas.
“Saya hanya ingin memastikan warga PPU, khususnya Sepaku, juga ikut merasakan kehadiran IKN,” pungkasnya. (*)
Editor: Erwin
