Penulis : Dinda Ayu Dwi Meylani
KORANKALTIM.COM,PENAJAM - Maraknya alih fungsi lahan pertanian di wilayah Kecamatan Babulu. Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi sorotan Bupati Mudyat Noor.
1 menit baca2 kali dibaca

Penulis : Dinda Ayu Dwi Meylani
KORANKALTIM.COM,PENAJAM - Maraknya alih fungsi lahan pertanian di wilayah Kecamatan Babulu. Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi sorotan Bupati Mudyat Noor.
Menurutnya, fenomena itu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan di PPU. “Ada surat edaran agar hal itu tidak lagi dilakukan. Surat edarannya sudah ada dan dibeberapa tempat sudah kami ketatkan,” kata Mudyat kepada Korankaltim.com Sabtu (20/9/2025).
Persoalan ini menurutnya bukan hanya disebabkan oleh kurangnya pengawasan pemerintah melainkan juga karena kurangnya infrastuktur pendukung, diantaranya soal sistem irigasi yang belum optimal serta tingkat kesejahteraan petani yang masih rendah, hal mana yang membuat banyak generasi muda enggan melanjutkan profesi orangtuanya.
“Banyak masyarakat merasa lahan pertaniannya persoalan irigasi, itu yang pertama. Yang kedua, kesejahteraan petani itu rendah. Ketika bapaknya sudah petani, anaknya tidak mau lagi jadi petani, tetapi ingin bekerja diluar. Itu yang harus diubah mindset-nya, karena sebenarnya bertani itu jauh lebih bagus daripada kerja di luar daerah yang hanya kerja biasa,” tegas Mudyat lagi.
Pemerintah kabupten akan terus berupaya memberikan solusi jangka panjang, diantaranya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian.
Saat ini Pemkab PPU telah menyiapkan beasiswa khusus bidang teknis agar generasi muda bisa mendapatkan bekal keilmuan dan keterampilan yang lebih baik.
“Sebetulnya ada beasiswa untuk teknis itu, makanya kita coba tingkatkan ke depannya. Kami harapkan SDM-nya bisa jauh lebih maju dan kembali membangun daerah,” tutup Mudyat.
Editor : Aspian Nur
Menurutnya, fenomena itu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan di PPU. “Ada surat edaran agar hal itu tidak lagi dilakukan. Surat edarannya sudah ada dan dibeberapa tempat sudah kami ketatkan,” kata Mudyat kepada Korankaltim.com Sabtu (20/9/2025).
Persoalan ini menurutnya bukan hanya disebabkan oleh kurangnya pengawasan pemerintah melainkan juga karena kurangnya infrastuktur pendukung, diantaranya soal sistem irigasi yang belum optimal serta tingkat kesejahteraan petani yang masih rendah, hal mana yang membuat banyak generasi muda enggan melanjutkan profesi orangtuanya.
“Banyak masyarakat merasa lahan pertaniannya persoalan irigasi, itu yang pertama. Yang kedua, kesejahteraan petani itu rendah. Ketika bapaknya sudah petani, anaknya tidak mau lagi jadi petani, tetapi ingin bekerja diluar. Itu yang harus diubah mindset-nya, karena sebenarnya bertani itu jauh lebih bagus daripada kerja di luar daerah yang hanya kerja biasa,” tegas Mudyat lagi.
Pemerintah kabupten akan terus berupaya memberikan solusi jangka panjang, diantaranya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian.

Saat ini Pemkab PPU telah menyiapkan beasiswa khusus bidang teknis agar generasi muda bisa mendapatkan bekal keilmuan dan keterampilan yang lebih baik.
“Sebetulnya ada beasiswa untuk teknis itu, makanya kita coba tingkatkan ke depannya. Kami harapkan SDM-nya bisa jauh lebih maju dan kembali membangun daerah,” tutup Mudyat.
Editor : Aspian Nur






265 km Tenggara BURUSELATAN-MALUKU
16 Nov 2026, 03:51:57 WIB • Kedalaman 323 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG