Dua langkah strategis yang akan dijalankan adalah program Sambungan Rumah (SR) gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta pengaktifan kembali fasilitas Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di desa dan kelurahan.
Direktur Perumda Air Bersih Danum Taka PPU Abdul Rasyid menjelaskan, program SR gratis ini terinspirasi dari kunjungan kerja PDAM PPU ke PDAM Makassar pada pekan lalu.
“Kami sudah melakukan kunjungan ke PDAM Makassar, mereka punya program percepatan layanan air bersih yang namanya Program Mulia, yakni SR gratis berbasis MBR. Bedanya, pembiayaannya 100 persen dari laba perusahaan. Konsep itu kami bawa ke PPU dengan pola ATM yaitu Amati, Tiru, Modifikasi,” jelas Rasyid kepada Korankaltim.com Kamis (11/9/2025) hari ini.
Program tersebut diharapkan bisa diluncurkan pada 2026. Jika berjalan sesuai rencana, masyarakat tidak perlu lagi membayar biaya sambungan rumah yang saat ini mencapai Rp2,681 Juta.
“Harapannya tahun depan melalui laba Perusahaan bupati bisa melaunching program SR gratis ini. Jadi bukan airnya yang gratis, tetapi sambungan rumahnya,” sebutnya.
Program ini berbeda dengan program serupa yang pernah dilaksanakan pemerintah pusat tiga tahun lalu. Jika sebelumnya dibiayai oleh kementerian, kali ini sumber dananya murni dari keuntungan perusahaan.
“Kalau untungnya besar, maka sebagian bisa digunakan untuk membantu masyarakat. Dengan begitu cakupan layanan PDAM juga bertumbuh,” jelas Rasyid.
Selain program SR, PDAM PPU juga fokus mengaktifkan kembali Pamsimas yang ada di 21 desa dan kelurahan. Selama ini, Pamsimas hanya berupa sumber air tanpa jaringan distribusi, sehingga masyarakat harus mengambil air secara manual dengan jerigen atau mobil tangki.
“Pamsimas ini sebenarnya dari masyarakat untuk masyarakat. Tahun ini kami mulai dari tiga sampai empat desa sebagai percontohan. PDAM nanti mendampingi dalam pengolahan, bukan mengelola. Misalnya di Maridan, ada yang sudah dikelola Bumdes, itu akan kita perbesar. Ada juga di Sepaku, Penajam, dan Babulu. Sedangkan Waru tidak ada Pamsimas karena di sana sistem perpipaan sudah murni dikelola PDAM,” terang Rasyid.
Potensi sambungan rumah dari 21 desa dan kelurahan itu diperkirakan mencapai 8.600 unit. Namun, biaya yang dibutuhkan untuk mengaktifkan satu Pamsimas hingga bisa menyalurkan air ke rumah warga tidaklah kecil.
“Untuk satu unit Pamsimas, butuh sekitar Rp2 miliar. Karena itu perlu kolaborasi. PU bisa menyiapkan jaringan pipa besar, PDAM menyiapkan treatment dan supervisi teknis, sementara dana desa mendukung pembangunan perpipaan skala rumah tangga, termasuk kebutuhan listrik atau genset,” jelas Rasyid.
Sosialisasi awal program ini telah dilakukan dengan melibatkan hampir 250 peserta, mulai dari kepala desa, lurah, ketua RPM, BPD hingga pengurus koperasi dan Bumdes.
“Masalah yang paling banyak diutarakan masyarakat adalah keterbatasan infrastruktur dan dana. Karena itu harus ada sinergi dari berbagai pihak agar program ini berjalan,” ujarnya.
Dalam waktu dekat akan ada rapat lanjutan khusus dengan 21 lurah dan kepala desa untuk merinci kebutuhan biaya setiap wilayah. “Targetnya, tahun ini sudah ada tiga atau empat desa yang bisa menjadi percontohan. Kalau berhasil, program ini bisa diperluas secara bertahap hingga semua Pamsimas aktif,” ucap Rasyid.
Dengan adanya program SR gratis dan aktivasi Pamsimas, PDAM PPU optimistis layanan air bersih akan lebih merata. “Dengan dukungan pemerintah daerah, Bumdes, koperasi dan Masyarakat program ini sangat mungkin berjalan. Harapannya, PPU ke depan tidak hanya mengandalkan anggaran daerah, tetapi juga memanfaatkan laba perusahaan untuk membantu masyarakat,” pungkas Rasyid.
Editor: Aspian Nur