Mahasiswa Gelar Aksi di DPRD PPU, Sampaikan Berbagai Tuntutan

Kehadiran mereka membawa berbagai sejumlah tuntutan baik nasional maupun lokal di daerah.

Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Balikpapan, Maha Sanjaya, menyebut salah satu isu nasional yang disuarakan adalah persoalan aset negara yang kerap tersangkut praktik korupsi namun tidak diselesaikan secara pidana maupun perdata.

“Permasalahan nasional itu salah satunya soal aset, bahwa banyak terjadi tindakan korupsi yang tidak diselesaikan baik secara unsur pidana maupun perdata,” jelas Maha Sanjaya.

Selain isu nasional, demonstran juga menyoroti berbagai permasalahan lokal di PPU. Mulai dari keterlambatan pembayaran gaji pekerja, perusahaan yang dianggap nakal karena tidak memenuhi hak-hak masyarakat, hingga persoalan tunjangan guru.

“Kita ketahui DPRD PPU hari ini sudah melakukan penindakan, tetapi kita sangat menyayangkan adanya kelalaian DPRD terhadap sekitar lima perusahaan di PPU. Memang sudah ada penanganan, tetapi kita minta semuanya di-clearkan sampai tuntas,” tegas Maha.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengajukan sejumlah tuntutan, seperti meminta pemerintah daerah memberikan gaji standar yang layak kepada guru di PPU, melengkapi dan memperbaiki fasilitas pendidikan, transparansi penggunaan APBD PPU, membangun UPTD Balai Latihan Kerja (BLK), penindakan tegas terhadap perusahaan nakal yang tidak membayar gaji sesuai UMK, menunggak upah lembur, serta tidak memberikan fasilitas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

“Isu kita hari ini adalah Penajam Gelap. Harapan kami, dewan dan pemerintah tidak hanya sekadar menemui kami, tetapi ada tindak lanjut nyata di kemudian hari,” terangnya.

Sementara itu, Kapolres PPU, AKBP Andreas Alek Danantara, menegaskan untuk menjaga jalannya aksi, sebanyak 150 personel gabungan diterjunkan. Terdiri dari 100 personel Polres PPU, 20 personel TNI, dan 30 personel Satpol PP.

Mereka disiagakan di jalur konvoi massa, lokasi unjuk rasa, hingga area vital pemerintahan dan objek publik lainnya. Pengamanan tersebut bukanlah bentuk pembatasan kebebasan berpendapat.

“Pengamanan ini wujud komitmen TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kehadiran aparat di lapangan bertujuan memastikan unjuk rasa berjalan aman, tertib, dan sesuai aturan hukum,” tegas Andreas.

Sebelum pelaksanaan, ia telah mengingatkan seluruh personel untuk tetap humanis dalam bertugas.

“Laksanakan tugas dengan hati, jangan ada yang terpancing emosi. Tunjukkan bahwa kita hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, namun tetap tegas bila ada pihak yang mencoba mengganggu Kamtibmas,” tutupnya.

Editor: Erwin

Mahasiswa Gelar Aksi di DPRD PPU, Sampaikan Berbagai Tuntutan

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

Niat Bersihkan Lahan, Pria di Samboja Justru Picu Kebakaran Dua Hektare

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini