Menurutnya, pejabat di SKPD tidak boleh menolak atau merasa takut saat diwawancarai oleh wartawan yang membutuhkan informasi.
Keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah.
Terlebih lagi, jika informasi yang ingin dipublikasikan berkaitan dengan program pemerintah, maka masyarakat berhak untuk mengetahui.
“Harapan saya, seluruh pejabat di SKPD bersedia diwawancarai mengenai apa yang dikerjakan di lingkup dinasnya,” tegasnya, Kamis (21/8/2025).
Lanjutnya, informasi yang disampaikan kepada wartawan sangat penting agar masyarakat mengetahui kinerja pemerintah. Ia berkomitmen agar keluhan yang ini dapat terselesaikan.
“Silakan saja. Kalau tidak mau, sampaikan, nanti kami panggil lalu duduk bersama, apa kendalanya,” tandasnya.
Terlebih lagi, dalam waktu dekat akan dilaksanakan mutasi atau rotasi jabatan. Hal tersebut bisa saja menjadi bahan pertimbangan pimpinan apabila ada pejabat yang tidak memberikan hak informasi kepada masyarakat.
Editor: Erwin