Masyarakat Penajam terutama para sopir truk pun terimbas yang membuat mereka akhirnya mendatangi Kantor Pemkab PPU untuk menyampaikan keluhan mereka tersebut pada Rabu (6/8/2025) hari ini.
Sekretaris Daerah PPU Tohar menemui langsung para sopir dan sebagian masyarakat tersebut. “Mereka datang untuk menyampaikan keluhan karena BBM jenis Solar sudah tidak tersedia di SPBU Km 9 sejak tanggal 29 sampai hari ini,” jelas Tohar kepada Korankaltim.com.
Kelangkaan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah meskipun secara teknis distribusi BBM berada di bawah kewenangan Pertamina.
“Saya tidak akan panjang lebar membicarakan penyebabnya, tapi yang jelas ini menjadi kegelisahan pemerintah juga karena bagaimanapun Pertamina adalah bagian dari pemerintah. Kekurangan ini harus segera diatasi. Saya sudah berkomunikasi langsung dengan jajaran Pertamina dan menyampaikan kondisi sosial saat ini perlu direspons bersama,” papar Tohar.
Melalui Dinas Perdagangan (Disdag) PPU, pemkab sudah melakukan koordinasi administratif agar distribusi Solar bisa kembali normal.
“Proses administrasi sedang dilakukan hari ini. Harapannya, paling lambat dua hari ke depan pasokan sudah tersedia, bahkan kalau bisa jangan sampai dua hari kalau sore ini atau besok sudah tersedia, itu lebih baik,” tegasnya.
Pengawasan dalam distribusi BBM subsidi sangat penting agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Karena itu pemkab meminta Pertamina untuk lebih proaktif melakukan pengawasan terhadap operasional SPBU.
“Saya minta agar instrumen pengawasan digunakan secara efektif. Ini penting untuk menjamin penyaluran solar subsidi berjalan sebagaimana mestinya,” sebut Tohari.
Editor: Aspian Nur