“Pengambilalihan pengelolaan Chevron Indonesie Company adalah tanggung jawab Pemkab, saya akan berusaha mengawalnya, meskipun masa jabatan saya akan berakhir di tahun 2018,” ungkap Bupati PPU Yusran Aspar ketika ditemui media, kemarin.
Landasan Yuridis mengambil alih pengelolaan ladang minyak dan gas Chevron Indonesie Company, telah diatur oleh Undang-Undang 1945, dan Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 15 tentang pengelolaan migas.
Lebih lanjut ia mengatatakan, jika pihaknya juga telah melakukan pertemuan dengan Kementrian ESDM mengenai dengan ladang minyak dan gas Chevron Indonesie Company tersebut, dan menurutnya tahapan pengelolaan telah hampir rampung, Pemkab PPU juga menawarkan opsi konsorsium dan Cost and Fee’.
“Sudah ada pertemuan dengan Wakil Menteri (Wamen) ESDM, sudah mendekati titik finalisasi, Wamen berkata ingin melaksanakan tender, tetapi kita kesana tidak menginginkan penenderan,” ucap Yusran.
Pemkab PPU optimis pengelolaan ladang dan minyak gas di terminal Lawe-lawe itu, akan di kelola oleh daerah, setelah masa kontak kerja oleh perusahaan asal Amerika Serikat berakhir pada 2018.
“Mudah-mudahan pengeloaan Chevron bisa kita ambil alih, agar dapat menambah PAD (Penghasilan Asli Daerah), karena PAD kita masih minim, selain itu juga akan membuka sejumlah lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” ujarnya. (wn1017).
“Pengambilalihan pengelolaan Chevron Indonesie Company adalah tanggung jawab Pemkab, saya akan berusaha mengawalnya, meskipun masa jabatan saya akan berakhir di tahun 2018,” ungkap Bupati PPU Yusran Aspar ketika ditemui media, kemarin.
Landasan Yuridis mengambil alih pengelolaan ladang minyak dan gas Chevron Indonesie Company, telah diatur oleh Undang-Undang 1945, dan Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 15 tentang pengelolaan migas.
Lebih lanjut ia mengatatakan, jika pihaknya juga telah melakukan pertemuan dengan Kementrian ESDM mengenai dengan ladang minyak dan gas Chevron Indonesie Company tersebut, dan menurutnya tahapan pengelolaan telah hampir rampung, Pemkab PPU juga menawarkan opsi konsorsium dan Cost and Fee’.
“Sudah ada pertemuan dengan Wakil Menteri (Wamen) ESDM, sudah mendekati titik finalisasi, Wamen berkata ingin melaksanakan tender, tetapi kita kesana tidak menginginkan penenderan,” ucap Yusran.
Pemkab PPU optimis pengelolaan ladang dan minyak gas di terminal Lawe-lawe itu, akan di kelola oleh daerah, setelah masa kontak kerja oleh perusahaan asal Amerika Serikat berakhir pada 2018.
“Mudah-mudahan pengeloaan Chevron bisa kita ambil alih, agar dapat menambah PAD (Penghasilan Asli Daerah), karena PAD kita masih minim, selain itu juga akan membuka sejumlah lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” ujarnya. (wn1017).