Untuk melihat kesiapan pelabuhan tersebut jelang dua momen penting di akhir tahun itu, Ketua DPRD PPU Raup Muin melakukan peninjauan pada Senin (16/12/2024) pagi tadi.
Disebutkan Muin, pemerintah kabupaten akan mendampingi secara teknis dengan peran utama diambil oleh Dinas Perhubungan (Dishub) PPU dalam pengaturan arus transportasi.
"Yang jelas pelabuhan speed boat dan klotok ini akan menjadi pintu masuk keluar masyarakat dari utara ke selatan. Karena itu kami dari pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan di area pelabuhan," ujar Raup Muin kepada Korankaltim.com disela peninjauan.
Menyambut Nataru, pelabuhan tersebut tidak boleh terlihat kumuh. "Kami ingin pengunjung merasa nyaman saat datang atau pergi. Pelabuhan harus terlihat rapi dan bersih," tegasnya.
Pemkab PPU harus memfokuskan perbaikan meliputi wilayah parkir, bongkar barang, serta pelayanan.
Terpisah, Kepala Dishub PPU Alimuddin menambahkan, mereka siap melakukan antisipasi untuk kelancaran transportasi menjelang Nataru setelah tinjauan dari anggota DPRD hari ini.
"Tugas Dishub adalah memastikan transportasi berjalan lancar. Kami akan menertibkan kantong-kantong parkir agar akses masyarakat semakin nyaman. Intinya, pengguna jalan harus aman dan nyaman," sebut Alimuddin.
Apa yang disampaikan Raup Muin akan segera diimplementasikan. "Kami akan rapatkan dengan SKPD terkait untuk merencanakan langkah-langkah teknis selanjutnya," paparnya.
Dishub PPU juga berharap kedepannya akan ada pelabuhan penumpang lokal yang lebih representatif untuk masyarakat PPU. "Kami berharap pelabuhan tersebut memiliki fasilitas lengkap, termasuk pom bensin dan UMKM untuk mendukung pelayanan lebih baik," ucap Alimuddin.
Dishub PPU juga berencana membatasi akses kendaraan di area pelabuhan dengan hanya memberikan izin masuk bagi kendaraan yang mengangkut barang. Pengaturan lebih lanjut akan diterapkan untuk memastikan kelancaran arus mudik Nataru.
Editor: Aspian Nur