Keprihatiannya karena kapal nelayan ketika akan bersandar setelah melaut harus menunggu berjam-jam karena kondisi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di daerah ini tidak mendukung.
"Nah ini harus didukung, kalau tidak kasihan nelayan kita. Kapal mereka mau bersandar saja butuh waktu berjam karena kondisi PPI yang kurang mendukung," kata Makmur ketika melakukan kunjungan di PPI, Desa Api-api, Sabtu, (4/11/2023).
Kewenangan terkait PPI dianggap merupakan ranah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengingat persoalan kelautan tidak lagi didelegasikan ke pemerintah kabupaten/kota.
Sehingga provinsi dinilai seharusnya bisa melaksanakan tugas dan fungsinya di kabupaten/kota. Dulu, lanjutnya mestinya sebelum diserahkan dulu harusnya dikaji layak dipertahankan atau tidak.
"Ya misalnya ada 10 PPI di grouping menjadi lebih sedikit yang memang betul-betul bisa melayani nelayan. Lah, kalau yang ini, ketika air surut saja tidak bisa sandar ngapain dipertahankan, " ucap Makmur.
Guna mengatasi permasalahan yang ada ini dirinya tegaskan telah melakukan koordinasidengan pihak Kementerian Kelautan dan Pernikahan (KKP) menganai pembangunan PPI di Benuo Taka.
"Makanya saya minta kepada Kementerian KKP yang sudah turun langsung ke sini bahwa PPI ini harus dibangun di sini tidak boleh tidak. Saya kemarin minta 4 unit dan mengerucut menjadi dua. Tetapi saya minta yang dua PPI tersebut sudah harus terbangun di 2004 mendatang," tutupnya.
Editor: Aspian Nur