“Awalnya Pemkab mengajukan Rp 1 Triliun, tapi hanya disetujui Rp348 Miliar, guna penyelesaian infrastruktur di empat kecamatan,” kata Nicko.
Jika uji kelayakan dilalui dengan baik, maka kucuran pinjaman dari SMI akan difokuskan pada pengerjaan dua program pembangunan infrastruktur, akses jalan pendekat Jembatan Pulau Balang yang menjadi proyek strategis nasional, dan akses jalan menuju Kawasan Industri Buluminung (KIB)
“Jadi penetuan proyek yang dibiayai dengan dana pinjaman itu bukan semata dari pemerintah kabupaten, tapi melalui uji kelayakan oleh PT SMI,” tegas Nicko Herlambang.
Setelahnya, pemerintah pun masih perlu payung hukum melalui peraturan daerah dalam pelaksanaan peminjaman kepada SMI. Sehingga upaya tersebut memiliki dasar hukum yang jelas. (kpj)
“Awalnya Pemkab mengajukan Rp 1 Triliun, tapi hanya disetujui Rp348 Miliar, guna penyelesaian infrastruktur di empat kecamatan,” kata Nicko.
Jika uji kelayakan dilalui dengan baik, maka kucuran pinjaman dari SMI akan difokuskan pada pengerjaan dua program pembangunan infrastruktur, akses jalan pendekat Jembatan Pulau Balang yang menjadi proyek strategis nasional, dan akses jalan menuju Kawasan Industri Buluminung (KIB)
“Jadi penetuan proyek yang dibiayai dengan dana pinjaman itu bukan semata dari pemerintah kabupaten, tapi melalui uji kelayakan oleh PT SMI,” tegas Nicko Herlambang.
Setelahnya, pemerintah pun masih perlu payung hukum melalui peraturan daerah dalam pelaksanaan peminjaman kepada SMI. Sehingga upaya tersebut memiliki dasar hukum yang jelas. (kpj)