Penulis: Erwin
KORANKALTIM.COM, PENAJAM – Penetapan keadaan status darurat bencana kekeringan akan segera dilakukan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
1 menit baca905 kali dibaca

Penulis: Erwin
KORANKALTIM.COM, PENAJAM – Penetapan keadaan status darurat bencana kekeringan akan segera dilakukan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Hal tersebut berdasarkan hasil pertemuan jajaran Pemkab PPU dan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Timur terkait perkembangan kondisi kemarau panjang atau El Nino yang menyebabkan kekeringan.
Bupati PPU Hamdam menjelaskan mereka sudah menggelar rapat dengan jajaran Forkopimda dan instansi terkait untuk membahas kondisi musim kemarau yang mengakibatkan kekeringan saat ini.
Indikator untuk menetapkan PPU dalam status darurat bencana kekeringan dinilai telah memenuhi syarat. Penetapan ini akan dilakukan untuk memudahkan petugas melakukan penanganan.
“Tujuannya agar nanti para stakeholder yang terlibat di dalamnya dengan mudah bisa mengakses kebutuhan biaya-biaya operasional melalui anggaran yang sudah kita siapkan,” kata Hamdam Selasa (29/8/2023).
Pertimbangan untuk menetapkan status darurat diantaranya ketersediaan kebutuhan air bersih, kebakaran hutan dan lahan serta lainnya yang berdampak kepada masyarakat.
“Kami sudah sepakat dalam kondisi ini Kabupaten PPU sudah memenuhi syarat untuk menetapkan status darurat. Untuk itu sesegera mungkin akan menetapkan darurat atau siaga satu bencana kekeringan,” jelas Hamdam.
Editor: Aspian Nur
Hal tersebut berdasarkan hasil pertemuan jajaran Pemkab PPU dan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Timur terkait perkembangan kondisi kemarau panjang atau El Nino yang menyebabkan kekeringan.
Bupati PPU Hamdam menjelaskan mereka sudah menggelar rapat dengan jajaran Forkopimda dan instansi terkait untuk membahas kondisi musim kemarau yang mengakibatkan kekeringan saat ini.
Indikator untuk menetapkan PPU dalam status darurat bencana kekeringan dinilai telah memenuhi syarat. Penetapan ini akan dilakukan untuk memudahkan petugas melakukan penanganan.
“Tujuannya agar nanti para stakeholder yang terlibat di dalamnya dengan mudah bisa mengakses kebutuhan biaya-biaya operasional melalui anggaran yang sudah kita siapkan,” kata Hamdam Selasa (29/8/2023).

Pertimbangan untuk menetapkan status darurat diantaranya ketersediaan kebutuhan air bersih, kebakaran hutan dan lahan serta lainnya yang berdampak kepada masyarakat.
“Kami sudah sepakat dalam kondisi ini Kabupaten PPU sudah memenuhi syarat untuk menetapkan status darurat. Untuk itu sesegera mungkin akan menetapkan darurat atau siaga satu bencana kekeringan,” jelas Hamdam.
Editor: Aspian Nur






265 km Tenggara BURUSELATAN-MALUKU
16 Nov 2026, 03:51:57 WIB • Kedalaman 323 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG