Pengaktifan aplikasi SIM di seluruh SKPD tersebut, lanjutnya, dilakukan secara bertahap namun pihaknya akan memprioritaskan aplikasi SIM di Dinas Kesehatan (Dinkes) PPU terlebih dahulu, karena, dinas ini membawahi sebanyak 11 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan RSUD PPU.
“Kami target Dinkes dulu, karena SKPD ini harus melakukan laporan yang sifatnya tidak hanya untuk Dinkes PPU saja, tapi juga untuk Provinsi dan Pusat. Nanti, jika sudah terlaksana, harapannya ke depan akan mempermudah proses pelayanan dan pelaporan mereka,”ujarnya.
Menurutnya, keberadaan aplikasi SIM bagi setiap SKPD tersebut sangat penting, karena berfungsi untuk mempermudahkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat termasuk bagi pemerintah sendiri karena pelaporan dapat dilakukan tidaknya bersifat berkasi fisik tetapi juga bersifat data elektronik yang tentunya lebih cepat terakses. “Data eletronik tentunya lebih cepat diakes oleh pengguna aplikasi, sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan baik dan cepat, oleh karena itu pendataan dan pembenahan aplikasi SIM setiap SKPD di PPU perlu dilakukan agar menunjang program e-Government di wilayah PPU,”pungkas Budi. (nav)
Pengaktifan aplikasi SIM di seluruh SKPD tersebut, lanjutnya, dilakukan secara bertahap namun pihaknya akan memprioritaskan aplikasi SIM di Dinas Kesehatan (Dinkes) PPU terlebih dahulu, karena, dinas ini membawahi sebanyak 11 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan RSUD PPU.
“Kami target Dinkes dulu, karena SKPD ini harus melakukan laporan yang sifatnya tidak hanya untuk Dinkes PPU saja, tapi juga untuk Provinsi dan Pusat. Nanti, jika sudah terlaksana, harapannya ke depan akan mempermudah proses pelayanan dan pelaporan mereka,”ujarnya.
Menurutnya, keberadaan aplikasi SIM bagi setiap SKPD tersebut sangat penting, karena berfungsi untuk mempermudahkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat termasuk bagi pemerintah sendiri karena pelaporan dapat dilakukan tidaknya bersifat berkasi fisik tetapi juga bersifat data elektronik yang tentunya lebih cepat terakses. “Data eletronik tentunya lebih cepat diakes oleh pengguna aplikasi, sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan baik dan cepat, oleh karena itu pendataan dan pembenahan aplikasi SIM setiap SKPD di PPU perlu dilakukan agar menunjang program e-Government di wilayah PPU,”pungkas Budi. (nav)