Gerakan pemuda yang mendeklarasikan diri menolak wacana kedatangan awal 16.000 dari total 200.000 tenaga kerja pembangunan IKN Nusantara dari luar daerah sangat mereka sayangkan.
Eko Cahyo Riswanto, perwakilan pemuda tersebut mengatakan, beberapa hari ini gencar isu aksi demo menolak kedatangan tenaga kerja dan beberapa tuntutan lainnya.
Harusnya sikap yang lebih elegan yang harus dilakukan bukan dengan cara aksi, tapi duduk bersama-sama untuk berdiskusi dan memberikan saran serta rekomendasi yang sekiranya dapat tetap mendukung terselenggaranya pembangunan IKN Nusantara.
“Catatan penting IKN ini harus terus berlanjut tanpa adanya halangan karena ini hajatan nasional,” tegas Eko didampingi sejumlah pemuda di PPU kepada Korankaltim.com Selasa (7/2/2023).
Eko menyebut mereka bukan bagian dari pemuda yang melakukan gerakan demo yang tegas menolak kedatangan 16.000 tenaga kerja pembangunan IKN dari luar daerah.
“Kami memberikan sebuah argumen kalau kami tidak termasuk dalam bagi orang-orang untuk aksi demo yang dapat menghambat progres pembangunan IKN,” tegasnya.
Tenaga kerja dari luar daerah dianggap harus turut dilibatkan agar pembangunan IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku dapat berjalan sesuai target yang diinginkan oleh Presiden RI, Presiden Joko Widodo.
Pemerintah dinilai pastikan akan tetap melibatkan tenaga kerja yang ada di PPU dan didaerah sekitarnya.
“Saya pikir kalau kita menghambat tenaga kerja dari luar masuk ke sini, pertanyaannya kita siap tidak menyiapkan sumber dayanya, 16.000 tenaga kerja itu tidak sedikit, apalagi dengan adanya grade dan standar tenaga kerja di IKN. Tidak akan siap apalagi ada waktu yang dikejar,” jelas Eko.
Kebutuhan tenaga kerja yang mencapai 20.000 orang, dinilai sangat banyak. Pemerintah pun diyakini tidak semena-mena akan mencari dari luar jika tenaga kerja yang ada memenuhi.
Gerakan yang di dalamnya turut mengatasnamakan Organisasi Pemuda PPU dinilai tidak mempresentasikan para pemuda secara keseluruhan di PPU dan terkesan dilakukan secara sepihak.
Editor: Aspian Nur