Karena itu mereka sangat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur seperti Istana Negara dan lain-lainya. “Kami mendorong supaya proses masalah Istana Negara dan sebagainya dipercepat. Apalagi Presiden Jokowi sudah menyampaikan ke depan publik pada tanggal 17 Agustus 2024 mendatang diupayakan upacara Hari Kemerdekaan ada di IKN yang baru,” kata Yusuf Kamis (23/6/2022) hari ini.
Dengan dipercepatnya pembangunan maka masyarakat akan lebih dapat meyakini pemindahan IKN Nusantara benar nyata.
Setelah pemindahan IKN Nusantara ini para tokoh pemekaran kabupaten turut dilibatkan agar dapat dengan mudah mendapat informasi terkait perkembangan pemindahan IKN.
“Harapan kami seandainya ada hal yang ingin didiskusikan tim pemekaran dilibatkan biar turut mengetahui perkembangan,” sebut Yusuf lagi.
Yusuf yang juga anggota DPRD PPU ini memandang harus ada kejelasan tentang wilayah setelah adanya UU Nomor 3 Tahun 2022. “PPU itu berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2002. Kalau ini mau dipecahkan Badan Otorita itu harus berkoordinasi dengan pejuang tim sukses pemekaran sehingga penegasan tapal batas tidak salah nantinya. Begitu juga masalah aset dan sebagainya kita bisa ketahui,” pungkasnya.
Penulis : Erwin
Editor : Aspian Nur