Sosialisasi manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk kategori perorangan atau kategori mandiri ini, sudah dilakukan di sejumlah OPD di lingkup Pemkab Paser.
“Kami langsung mensosialisasikannya per OPD masing-masing. Hingga saat ini sudah 3 OPD yang kami sosialisasikan,” ucapnya.
Dikatakan, bahwa sesuai kategorinya, maka PTT yang mengikuti program akan membayar iuran perbulannya secara perorangan. “Kendati demikian, pembayaran iuran kategori perorangan atau mandiri bisa juga secara kolektif, dan dibayar bersamaan. Untuk jumlah besaran iurannya juga tidak besar,” ujarnya.
Dijelaskan, untuk iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), peserta dikenakan biaya sebesar 0,24 persen dari gaji. Sedangkan program Jaminan Kematian (JKm) peserta hanya dikenakan 0,30 persen dari gaji pula.
“Asumsinya, kalau gaji PTT Rp1 juta perbulan, maka untuk program JKK mereka dikenakan biaya sebesar Rp2.400, dan program JKm dikenakan biaya Rp3 ribu. Jadi, setiap bulan mereka hanya dikenakan biaya tidak lebih dari Rp10 ribu,” paparnya.
Lebih lanjut, Nyoman menegaskan, bahwa sebenarnya program jaminan sosial bagi tenagakerja wajib diberikan oleh pemberi kerja, termasuk para PTT. Dan pihaknya, telah berkomunikasi dengan Pemkab Paser terkait hal itu sebelumnya.
“Berdasarkan regulasinya, sebenarnya Pemkab atau OPD selaku pemberi kerja yang menjamin BPJS Tk-nya. Namun, keuangan daerah sepertinya belum memungkinkan, sehingga kami pun menawarkan program jaminan sosial untuk kategori perorangan atau mandiri,” pungkasnya. (sur)
