1 menit baca338 kali dibaca
KORANKALTIM.COM, PENAJAM – Pemerintah mensyaratkan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat wajib bagi masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli tanah.
Aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Ade Chandra Wijaya ketika ditemui awak media menjelaskan bahwa persyaratan kartu BPJS Kesehatan untuk layanan peralihan hak tanah telah mulai diberlakukan sejak awal bulan ini.
“Wajib melampirkan kartu BPJS Kesehatan dan harus aktif. Itu mulai per 1 Maret diberlakukan,” ungkapnya, Rabu (9/3/2022).
Tambahan persyaratan kartu BPJS Kesehatan dipastikan hanya untuk layanan peralihan hak tanah karena jual beli.
“Hanya peralihan jual beli saja. Seperti aturan yang ada seperti itu,” akunnya.
Ketentuan yang tertuang dalam Surat Kementerian ATR/BPN Nomor HR.02/153-400/II/2022 tersebut sejauh ini tidak mendapatkan kendala dan pelaksanaannya berjalan dengan lancar.
Penulis: Erwin
Editor: Supiansyah
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
7 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
