Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Ade Chandra Wijaya ketika ditemui awak media menjelaskan bahwa persyaratan kartu BPJS Kesehatan untuk layanan peralihan hak tanah telah mulai diberlakukan sejak awal bulan ini.
“Wajib melampirkan kartu BPJS Kesehatan dan harus aktif. Itu mulai per 1 Maret diberlakukan,” ungkapnya, Rabu (9/3/2022).
Tambahan persyaratan kartu BPJS Kesehatan dipastikan hanya untuk layanan peralihan hak tanah karena jual beli.
“Hanya peralihan jual beli saja. Seperti aturan yang ada seperti itu,” akunnya.
Ketentuan yang tertuang dalam Surat Kementerian ATR/BPN Nomor HR.02/153-400/II/2022 tersebut sejauh ini tidak mendapatkan kendala dan pelaksanaannya berjalan dengan lancar.
Penulis: Erwin
Editor: Supiansyah
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Ade Chandra Wijaya ketika ditemui awak media menjelaskan bahwa persyaratan kartu BPJS Kesehatan untuk layanan peralihan hak tanah telah mulai diberlakukan sejak awal bulan ini.
“Wajib melampirkan kartu BPJS Kesehatan dan harus aktif. Itu mulai per 1 Maret diberlakukan,” ungkapnya, Rabu (9/3/2022).
Tambahan persyaratan kartu BPJS Kesehatan dipastikan hanya untuk layanan peralihan hak tanah karena jual beli.
“Hanya peralihan jual beli saja. Seperti aturan yang ada seperti itu,” akunnya.
Ketentuan yang tertuang dalam Surat Kementerian ATR/BPN Nomor HR.02/153-400/II/2022 tersebut sejauh ini tidak mendapatkan kendala dan pelaksanaannya berjalan dengan lancar.
Penulis: Erwin
Editor: Supiansyah