“Maret ini kami agendakan untuk diparipurnakan. Kalau tidak ada halangan pertengahan bulan,” ungkapnya, Selasa (1/3/2022).
Raperda yang akan disahkan adalah yang telah rampung dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD PPU pada 2021 silam.
Terjadinya keterlambatan pengesahan raperda hasil usulan pemerintah dan inisiatif dewan dikarenakan pada akhir tahun lalu mereka tengah disibukkan dengan sejumlah agenda, salah satunya pembahasan APBD 2021 yang tidak dapat disahkan dengan tepat waktu.
“Desember kemarin tidak sempat karena ada pembahasan APBD, jadi tidak ada jadwal yang pas sehingga diperpanjang tiga bulan,” tuturnya.
Penulis: Erwin
Editor: Supiansyah
“Maret ini kami agendakan untuk diparipurnakan. Kalau tidak ada halangan pertengahan bulan,” ungkapnya, Selasa (1/3/2022).
Raperda yang akan disahkan adalah yang telah rampung dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD PPU pada 2021 silam.
Terjadinya keterlambatan pengesahan raperda hasil usulan pemerintah dan inisiatif dewan dikarenakan pada akhir tahun lalu mereka tengah disibukkan dengan sejumlah agenda, salah satunya pembahasan APBD 2021 yang tidak dapat disahkan dengan tepat waktu.
“Desember kemarin tidak sempat karena ada pembahasan APBD, jadi tidak ada jadwal yang pas sehingga diperpanjang tiga bulan,” tuturnya.
Penulis: Erwin
Editor: Supiansyah