Terkait OTT KPK tersebut, Wakil Bupati PPU Hamdam kepada media Kamis (13/1/2022) siang tadi menjelaskan dirinya sudah mendengar informasi terkait OTT yang diduga melibatkan pejabat daerah tersebut.
“Saya sudah mendengar informasi yang lagi ramai. Setelah didalami memang terdapat beberapa tempat lain yang dipasang (segel) oleh KPK,” kata Hamdam.
Kasus OTT KPK ini diharapkannya tidak mengganggu kinerja pegawai yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Para ASN diharapkan tetap bekerja seperti biasanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami mengimbau kepada teman-teman ASN untuk bekerja seperti biasa dan menunggu perkembangan informasi selanjutnya,” sebut Hamdam lagi.
Selain ASN, masyarakat PPU juga diminta untuk tetap tenang dan menjalankan aktivitas seperti biasanya sembari menunggu keterangan resmi dari KPK.
Hamdam mengakui turut prihatin terhadap OTT KPK yang diduga menyeret pejabat daerah ini. “Saya atas nama masyarakat dan bagian pemerintah PPU tentu turut prihatin terhadap persoalan yang lagi ramai ini,” tutup Hamdam.
Sementara itu menurut keterangan yang disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di televisi nasional, OTT KPK dilakukan terhadap Bupati Abdul Gafur Mas’ud (AGM) dan dilakukan dua daerah, Jakarta dan PPU.
“Ada 11 orang yang dimintai keterangan terkait kasus gratifikasi, mereka kena OTT bersama barang bukti dokumen dan uang tunai hari Rabu (12/1/2022) sore yang kami lakukan pukul 17.00 WITA sampai pukul 18.00 WITA,” ujar Ghufron tanpa menjelaskan berapa nilai uang yang diamankan dari penangkapan ini.
Saat ini ke-11 orang tersebut masih diperiksa KPK dan Ghufron meminta semua pihak bersabar menunggu pengembangan kasus ini.
“Kami masih mengembangkan kasus ini, yang pasti kami memang menangkap penyelenggara negara tapi kami harap semua bersabar karena akan ada keterangan resmi nanti,” imbuhnya.
Penulis : Erwin
Editor : Aspian Nur