Ia menegaskan, apabila program top down-nya sudah jalan maka program bottom up juga harus jalan sehingga menghasilkan titik temu agar FS yang dikelola oleh konsultan Odyssee Ecology Expert dan development bisa berjalan. Untuk itu, pemerintah mengundang beberapa pihak.
“Oleh kerena itu, pemkab menilai pentingnya sebuah pertemuan digelar dengan mengundang Bapak Profesor Hans Hartmann selaku Konsultan Odyssee Ecology Expert, Ibu Profesor Sylvia Rivera selaku Konsultan Odyssee Social Economy Expert, Pak Rino Anteng selaku Konsultan Odyssee Ecology Expert Assistant yang didampingi Bapak Imam Mudita selaku Kepala Program NSTP Maritim PPU,”tukas Mustaqim.
Imam Mudita menjelaskan alasan kenapa mengundang beberapa unsur instansi daerah terkait dengan rencana pembangunan NSTP. Hal itu dilakukan guna mendapatkan masukan yang nantinya menghasilkan satu rekomendasi, apakah rencana pembangunan NSTP Maritim di PPU ini bisa diteruskan.
“Kalau hasilnya nanti telah didapatkan rekomendasi kemudian rekomendasinya bernilai positif maka tentu saja akan ditingkatkan menjadi green book sebelumnya berstatus blue book dan dengan kata lain akan dibiayai. Di satu sisi kita ketahui bahwa dua tahun terakhir BPPT juga menginisiasi kegiatan diskusi teknologi dan beberapa kegiatan lainnya untuk bisa memberdayakan masyarakat dalam penyediaan air bersih dan lain sebagainya,”urai Mudita.
Menurutnya, kegiatan itu lebih kepada kegiatan techno park sehingga dibedakan bahwa NSTP itu merupakan kegitan top down, siap atau tidak siap NSTP akan dibangun di Kabupaten PPU. Sementara itu, untuk mengisi kegitan NSTP ketika terbangun tentunya harus diisi dengan kegitan-kegiatan yang telah dilakukan dua tahun terakhir.
“Tetapi karena keterbatasan anggaran, maka BPPT dalam mengawal kegiatan bottom up mengalami penurunan. Karena itu kami mengharapkan pemerintah daerah, stakeholder dan wirausaha di daerah ini bisa meneruskannya, kami akan tetap mendampingi dengan inisiatif yang lebih ditingkatkan lagi,”ujanya.(nav)
