Ia menjelaskan, terjadinya penurunan sebesar Rp240 miliar tersebut akibat dampak dari penurunan pendapatan dari penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat khususnya pada sektor minyak dan gas (Migas) bumi.
“Penurunan penerimaan DBH sektor Migas yang ditransfer oleh pemerintah pusat tersebut ikut mempengaruhi APBD – P tahun ini,”katanya.
Alimuddin menuturkan, terjadinya penurunan angka APBD- P tersebut bisa dipastikan imbasnya ke sejumlah pengerjaan kegiatan atau proyek fisik. Kemungkinan bakal terjadi penundaan beberapa kegiatan atau proyek fisik hingga tahun 2018.
“Jelas penurunan dalam APBD-P ini berimbas ke sejumlah kegiatan belaja dan fisik pembangunan daerah sehingga dilakukan penundaan pekerjaan hingga tahun depan dan baru bisa dilanjutkan setelah anggaran daerah normal kembali,”tukas Alimuddin.
Selain melakukan penundaan pekerjaan dan kegiatan daerah, jelasnya, realisasi pembayaran proyek atau kegiatan juga bakal direlokasi pada pembiayaan tahun depan, jika anggaran belum mencukupi untuk dilakukan pembayaran tahun ini.
“Kami di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten PPU hingga kini masih melakukan evaluasi belanja kegiatan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sebagai langkah untuk melakukan penghematan anggaran di kas daerah,”tandasnya.
Untuk diketahui, tambahnya, sebagai perbandingan di tahun anggaran 2016 kemarin, Pemkab PPU mendapatkan dana transfer penerimaan DBH Migas dari pemerintah pusat sebesar Rp800 miliar. Namun, di tahun 2017 ini dana transfer yang diterima turun menjadi kurang lebih Rp600 miliar.
“Kami terpaksa melakukan penundaan sejumlah kegiatan pelaksanaan kegiatan belanja dan beberapa kegiatan proyek tahun ini. Penundaan itu bisa jadi dilakukan hingga 2018, baru dilanjutkan kembali setelah anggaran normal dan dana tersedia,”pungkasnya. (nav)
Ia menjelaskan, terjadinya penurunan sebesar Rp240 miliar tersebut akibat dampak dari penurunan pendapatan dari penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat khususnya pada sektor minyak dan gas (Migas) bumi.
“Penurunan penerimaan DBH sektor Migas yang ditransfer oleh pemerintah pusat tersebut ikut mempengaruhi APBD – P tahun ini,”katanya.
Alimuddin menuturkan, terjadinya penurunan angka APBD- P tersebut bisa dipastikan imbasnya ke sejumlah pengerjaan kegiatan atau proyek fisik. Kemungkinan bakal terjadi penundaan beberapa kegiatan atau proyek fisik hingga tahun 2018.
“Jelas penurunan dalam APBD-P ini berimbas ke sejumlah kegiatan belaja dan fisik pembangunan daerah sehingga dilakukan penundaan pekerjaan hingga tahun depan dan baru bisa dilanjutkan setelah anggaran daerah normal kembali,”tukas Alimuddin.
Selain melakukan penundaan pekerjaan dan kegiatan daerah, jelasnya, realisasi pembayaran proyek atau kegiatan juga bakal direlokasi pada pembiayaan tahun depan, jika anggaran belum mencukupi untuk dilakukan pembayaran tahun ini.
“Kami di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten PPU hingga kini masih melakukan evaluasi belanja kegiatan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sebagai langkah untuk melakukan penghematan anggaran di kas daerah,”tandasnya.
Untuk diketahui, tambahnya, sebagai perbandingan di tahun anggaran 2016 kemarin, Pemkab PPU mendapatkan dana transfer penerimaan DBH Migas dari pemerintah pusat sebesar Rp800 miliar. Namun, di tahun 2017 ini dana transfer yang diterima turun menjadi kurang lebih Rp600 miliar.
“Kami terpaksa melakukan penundaan sejumlah kegiatan pelaksanaan kegiatan belanja dan beberapa kegiatan proyek tahun ini. Penundaan itu bisa jadi dilakukan hingga 2018, baru dilanjutkan kembali setelah anggaran normal dan dana tersedia,”pungkasnya. (nav)