Sedangkan untuk ruas jalan yang belum tertangani melalui program itu, lanjut ia, pihaknya akan mengupayakan dan mengusahakannya dengan pemeliharaan pengerasan jalan. “Untuk jalan yang belum tertangani melalui program tahun jamak, maka diupayakan melalui pemeliharaan pengerasan jalan,” ucapnya.
Dikatakannya, jalan-jalan di Kabupaten Paser terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa. Oleh sebab itu, penanganan kerusakan jalan sesuai dengan wewenang dan amanat yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 38/2006 tentang Jalan.
“Regulasi inilah (UU Nomor 38/2006) yang membatasi Pemkab Paser dalam penanganan kerusakan jalan, khususnya yag berstatus jalan provinsi. Sehingga pemkab tidak boleh lagi mengeluarkan anggaran untuk pembiayaan jalan rusak, yang tidak sesuai dengan kewenangannya,” ujarnya.
Kendati demikian, ia menerangkan, pihak Pemkab Paser telah membuat program penanganan melalui pola tahun tunggal, swakelola dan tahun jamak. Termasuk target jalan mantap 300 Km, yang salah satunya akan dicapai melalui pola tahun jamak.
“Terdapat 10 paket jalan kabupaten yang pelaksanaan fisiknya direncanakan selesai dalam waktu dua tahun. Sehingga, masyarakat Kabupaten Paser khususnya warga di pedesaan akan segera menerima manfaatnya,” paparnya.
Dijelaskannya, untuk ruas jalan Kerang-Tanjung Aru, Lolo-Biu dan lainnya dilakukan dengan rehabilitasi dan pemeliharaan perkerasan melalui program pemeliharaan dengan cara tambal sulam pada jalan-jalan yang kerusakannya cukup parah.
“Untuk yang sudah berjalan saat ini, yakni di Perkuin hingga Muara Lambakan. Begitu juga dengan ruas jalan Kerang sampai Tanjung Aru,” tandas Inayatulah yang didampingi Kasubbag PU dan Tata Ruang Arya Widhiyasa. (sur)
Sedangkan untuk ruas jalan yang belum tertangani melalui program itu, lanjut ia, pihaknya akan mengupayakan dan mengusahakannya dengan pemeliharaan pengerasan jalan. “Untuk jalan yang belum tertangani melalui program tahun jamak, maka diupayakan melalui pemeliharaan pengerasan jalan,” ucapnya.
Dikatakannya, jalan-jalan di Kabupaten Paser terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa. Oleh sebab itu, penanganan kerusakan jalan sesuai dengan wewenang dan amanat yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 38/2006 tentang Jalan.
“Regulasi inilah (UU Nomor 38/2006) yang membatasi Pemkab Paser dalam penanganan kerusakan jalan, khususnya yag berstatus jalan provinsi. Sehingga pemkab tidak boleh lagi mengeluarkan anggaran untuk pembiayaan jalan rusak, yang tidak sesuai dengan kewenangannya,” ujarnya.
Kendati demikian, ia menerangkan, pihak Pemkab Paser telah membuat program penanganan melalui pola tahun tunggal, swakelola dan tahun jamak. Termasuk target jalan mantap 300 Km, yang salah satunya akan dicapai melalui pola tahun jamak.
“Terdapat 10 paket jalan kabupaten yang pelaksanaan fisiknya direncanakan selesai dalam waktu dua tahun. Sehingga, masyarakat Kabupaten Paser khususnya warga di pedesaan akan segera menerima manfaatnya,” paparnya.
Dijelaskannya, untuk ruas jalan Kerang-Tanjung Aru, Lolo-Biu dan lainnya dilakukan dengan rehabilitasi dan pemeliharaan perkerasan melalui program pemeliharaan dengan cara tambal sulam pada jalan-jalan yang kerusakannya cukup parah.
“Untuk yang sudah berjalan saat ini, yakni di Perkuin hingga Muara Lambakan. Begitu juga dengan ruas jalan Kerang sampai Tanjung Aru,” tandas Inayatulah yang didampingi Kasubbag PU dan Tata Ruang Arya Widhiyasa. (sur)