Kepala Dinas PUPR Kabupaten PPU Edi Asmoro ketika ditemui awak media menerangkan, pekerjaan fisik yang belum tuntas dibayarkan di instansinya mencapai Rp18,3 miliar.
Secara rinci, tunggakan pembayaran berada di Bidang Bina Marga sebanyak Rp12,2 miliar, Bidang Pengairan Rp2,2 Miliar dan Bidang Cipta Karya Rp2,8 miliar dan Bidang Tata Ruang Rp912 juta.
“Pekerjaan itu memang sudah tuntas atau 100 persen tinggal menunggu proses pembayaran, tapi semua sudah proses validasi,” ungkapnya, Selasa (16/2/2020).
Karena sudah divalidasi oleh Inspektorat, maka diperkirakan pemerintah sudah dapat melaksanakan pembayaran atau penyelesaian utang pada Maret 2021 mendatang.
Edi menambahkan total tunggakan yang ada di instansinya itu di luar dari proyek rumah jabatan bupati dan landscape di hadapan Kantor Bupati PPU karena masih belum tuntas dikerjakan oleh pelaksana kegiatan, terlebih akan ada denda keterlambatan. []
Penulis : Erwin
Editor : Rusdi
Kepala Dinas PUPR Kabupaten PPU Edi Asmoro ketika ditemui awak media menerangkan, pekerjaan fisik yang belum tuntas dibayarkan di instansinya mencapai Rp18,3 miliar.
Secara rinci, tunggakan pembayaran berada di Bidang Bina Marga sebanyak Rp12,2 miliar, Bidang Pengairan Rp2,2 Miliar dan Bidang Cipta Karya Rp2,8 miliar dan Bidang Tata Ruang Rp912 juta.
“Pekerjaan itu memang sudah tuntas atau 100 persen tinggal menunggu proses pembayaran, tapi semua sudah proses validasi,” ungkapnya, Selasa (16/2/2020).
Karena sudah divalidasi oleh Inspektorat, maka diperkirakan pemerintah sudah dapat melaksanakan pembayaran atau penyelesaian utang pada Maret 2021 mendatang.
Edi menambahkan total tunggakan yang ada di instansinya itu di luar dari proyek rumah jabatan bupati dan landscape di hadapan Kantor Bupati PPU karena masih belum tuntas dikerjakan oleh pelaksana kegiatan, terlebih akan ada denda keterlambatan. []
Penulis : Erwin
Editor : Rusdi