Ia menjelaskan, tujuan PKH ini untuk meningkatkan taraf hidup keluarga melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin/rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan. Program ini secara serentak dilakukan oleh Bank Mandiri dengan melibatkan agen-agen bank dan pendamping PK.
Untuk diketahui, lanjutrnya, jumlah penerima KKS di kabupaten PPU berjumlah 3.120 peserta dan setiap peserta menerima bantuan sebesar Rp1.890.000 pertahun sehingga total setiap tahun dana yang disiapkan untuk peserta PKH mencapai sebesar Rp5.8 miliar lebih per tahunnya.
Dana itu disalurkan dalam empat tahap pertriwulan dalam satu tahun. Penerima KKS ini adalah ibu -ibu, sehingga nama yang tertera pada KKS adalah para ibu rumah tangga. Data penerima manfaat KKS ini bersifat dinamis cenderung berkurang. Penetapan sasaran PKH sendiri bersumber dari data terpadu penanganan fakir miskin yaitu data dari pusdatim kementerian sosial Republik Indonesia. “Pada launching KKS PKH ini dihadiri 100 peserta perwakilan penerima KKS dari Kecamatan Penajam dan Waru. Selanjutnya program ini akan disebar ke empat kecamatan di PPU, dengan perincian Kecamatan sepaku 859 peserta, Babulu 881 peserta, Penajam 947 peserta dan kecamatan Waru 433 peserta,”ungkap Suyanto.
Area Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Balikpapan, Puji Heru Subardi mengatakan, inisiasi kementerian sosial rutin dijalankan setiap tahunnya. Namun tahun ini penyelenggarannya sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Dimana pemerintah mempercayakan kepada Bank Mandiri dan Bank Himbara yakni BRI dan BNI, di PPU itu sendiri yang diberikan kepercayaan dalam penyelenggaraan KKS PKH adalah Bank Mandiri.
Bupati PPU, H Yusran Aspar sebelum melaunching KKS menungkapkkan, perhatian Pemkab sudah sejak dulu sangat luar biasa diberikan kepada masyarakat lapis bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab Pemkab tidak ingin melihat masyarakatnya terdzolimi atau sengsara. Bahkan berbagai usaha telah diupayakan untuk kesejahteraan masyarakat dan hidup dengan layak sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia. “Ini merupakan tanggungjawab kita semua mulai dari kades, camat, bupati, Bank mandiri dan BPJS telah menangani persoalan-persoalan daerah,”pungkasnya. (nav)
