Salah satunya seperti melaporkan dan melakukan penerimaan tenaga kerja melalui instansi terkait karena hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2019.
“Penerimaan tenaga kerja menurut Perda dan Perbup setiap perusahaan yang bermaksud melakukan menerima karyawan itu wajib dilaporkan di Disnakertrans PPU,” ungkapnya, Senin (12/10/2020).
Lanjutnya, apabila perusahaan mengabaikan atau tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan maka Disnakertrans PPU memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap manajemen perusahaan bersangkutan.
“Kalau ada yang tidak melaporkan yah tentu ada sanksi administrasi dan beberapa yang lainnya sampai dengan bapak bupati bisa tidak memberikan izin kepada mereka, izinnya yang berada dalam wilayah kewenangan pemerintah kabupaten,” akunnya.
Penulis : Erwin
Editor : Bambang Irawan
Salah satunya seperti melaporkan dan melakukan penerimaan tenaga kerja melalui instansi terkait karena hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2019.
“Penerimaan tenaga kerja menurut Perda dan Perbup setiap perusahaan yang bermaksud melakukan menerima karyawan itu wajib dilaporkan di Disnakertrans PPU,” ungkapnya, Senin (12/10/2020).
Lanjutnya, apabila perusahaan mengabaikan atau tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan maka Disnakertrans PPU memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap manajemen perusahaan bersangkutan.
“Kalau ada yang tidak melaporkan yah tentu ada sanksi administrasi dan beberapa yang lainnya sampai dengan bapak bupati bisa tidak memberikan izin kepada mereka, izinnya yang berada dalam wilayah kewenangan pemerintah kabupaten,” akunnya.
Penulis : Erwin
Editor : Bambang Irawan