Ketua Komisi I DPRD Kabupaten PPU, Andi Muhammad Yusuf, menjelaskan bahwa hingga kini masih terdapat sejumlah jabatan yang lowong di lingkungan pemerintah setempat. Dengan adanya kekosongan ini diharap untuk segara diisi oleh pejabat definitif agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan maksimal. Meski dilakukan pengisian dengan pejabat yang berstatus Plt namun pegawai yang ditunjuk tersebut dianggap tidak dapat berbuat banyak karena kewenangannya terbatas.
“Atas dasar-dasar itu kami harapkan segera diisi supaya bisa memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten PPU,” ungkapnya Minggu (26/7/2020)
Sejumlah jabatan yang kosong tersebut terjadi dikarenakan adanya rotasi jabatan yang dilakukan oleh pimpinan kepala daerah.
Terjadinya kekosongan ini juga disebabkan akibat adanya non job karena kinerjanya dianggap tidak memuaskan.
Melihat kondisi tersebut politisi dari Partai Golkar ini berharap pemerintah daerah harus mempertimbangkan apabila ingin menonjobkan pegawai khususnya eselon II.
“Kami berharap Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Pengangkatan) pemerintah daerah dapat betul-betul memikirkan atau mempertimbangkan kalau memang ada pejabat mau di nonjobkan,” tutupnya.
Penulis : Erwin
Editor : Desman Minang
