Pemerintah diharapkan mengucurkan anggaran kedepannya, meski tahun ini tidak dialokasikan untuk pembangunan kelanjutannya.
“Tahun ini tidak ada, mudahan tahun depan ada. Sebenarnya harusnya pemerintah tahu, kami di masyarakat adat inikan tidak perlu harus selalu meminta, tolong diperhatikanlah,” ungkap Musa, Selasa (14/7/2020).
Ia menilai, harusnya pemerintah memiliki inisiatif untuk mengalokasikan anggaran tanpa harus diingatkan melalui gerakan seperti unjuk rasa dan lainnya.
“Jangan sampai kami melakukan gerakan-gerakan lagi, seperti dulu ada demo dan sebagainya, kesannya jadi tidak bagus kalau harus demo baru diperhatikan lagi. Makanya kami minta tahun depan ada pembangunan lanjutan,” tegasnya.
Musa mengakui, konstruksi bangunan rumah adat ini masih pada posisi 25 persen, anggaran yang baru dikucurkan sekitar Rp2,7 miliar dari total kebutuhan sebesar Rp20 miliar.
“Kalau bisa supaya tidak menjadi pertanyaan dan isu, kami rasa sekalian saja diselesaikan. Apalagi penggunaan bangunan inikan bukan hanya untuk Suku Paser saja, semua suku lain bisa menggunakan, baik sebagai taman budaya maupun melakukan kegiatan adat, kami persilahkan,” pungkasnya.
Penulis: */Erwin
Editor: Desman Minang
* Berita/artikel ini sudah terbit di Koran Kaltim edisi cetak tanggal 15 Juli 2020
