“Kami rasa itu tidak tepat dan tidak efektif untuk dimanfaatkan masyarakat,” ungkapnya, Kamis (25/6/2020).
Titik pembangunan halte didekat Kantor Disdukcapil tidak dilintasi kendaraan umum. Halte yang ada di hadapan Kantor Bupati pun jaraknya cukup jauh dari Jalan Provinsi.
Kedua halte ini dibangun dengan biaya kurang lebih Rp150 juta. “Disitukan (Didekat Kantor Disdukcapil) jalur khusus, tidak ada angkutan umum. Kalau yang didepan itu (Depan Kantor Bupati) harusnya dipinggir jalan, itu cukup jauh jaraknya,” bebernya.
Politikus Gerindra ini menilai seharunya pembangunan halte tersebut dilakukan didekat sekolah dan pasar tradisional seperti di hadapan SMPN 1, SMAN 1, SMAN 8 dan Pasar Tradisional Petung.
Halte yang berada di sejumlah titik itu masih efektif karena digunakan pelajar atau masyarakat untuk menunggu kendaraan umum dan jemputan.
“Kami juga setuju kalau pembangunannya itu seperti wifi corner di tempat pemerintahan dan sekolah-sekolahan,” paparnya.
Ditambahkannya, apabila kedepannya terdapat keinginan untuk melakukan pembangunan halte sebaiknya dikaji lebih baik agar dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Penulis: */Erwin
Editor: Desman Minang
* Berita/artikel ini sudah terbit di Koran Kaltim edisi cetak tanggal 26 Juni 2020
