Pelabuhan PPU Diberi Target Rp10 Miliar

Hal itu bisa dibuktikan dengan realiasasi penerimaan selama tujuh bulan berjalan ditambah tingginya volume aktivitas bongkar maut di pelabuhan milik PPU akhir – akhir ini.

Ady mengakui, saat ini aktivitas bongkar muat masih dilakukan oleh kegiatan angkutan batu bara dan bongkar muat Crude Palm Oil (CPO) atau minyak mentah kelapa sawit. Sedangkan komoditi hasil SDA lainnya masih belum terlihat. Harapannya, komoditi lainnya bisa bongkar muat di pelabuhan milik Pemkab tersebut.

“Harapan kami dengan semakin baiknya harga emas hitam atau batu bara akhir - akhir ini, tingkat aktivitas bongkar muat di pelabuhan tersebut menjadi semakin baik pula dan tentunya retribusinya dapat mendongkrak PAD PPU,”tukasnya.

Dilanjutkannya, masih banyak perusahaan – perusahaan yang beroperasi di wilayah PPU belum mengetahui keberadaan pelabuhan tersebut. Pihaknya telah melakukan pendekatan dengan para pengusaha untuk mau melakukan bongkar muat di pelabuhan Pemkab.

“Kami sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah pengusaha yang berada di Kawasan Industri Buluminung (KIB) tersebut. Direspon positif para pengusaha. Bahkan, mereka berniat menggunakan jasa pelabuhan itu,” bebernya.

Ady menuturkan, perusahaan yang melakukan aktivitas bongkar maut di pelahuban itu hanya dibebani retribusi yang disetorkan ke kas daerah. Saat ini, pihaknya masih belum bisa membangun fasilitas penunjang lain di kawasan pelabuhan tersebut karena terbentur anggaran.

Pemkab, bebernya, masih berhutang dengan PT Waskita Karya atas pekerjaan sisi darat yang dikerjakan senilai Rp30 miliar. “PT Waskita menagih hutang itu. Sementara melihat dengan posisi anggaran APBD tahun 2018 mendatang, mereka juga was-was sehingga mereka menyetop pekerjaan sisi darat tadi,”kata Ady.

Menurutnya, meskipun kegiatan pembangunan sisi darat itu belum rampung dikerjakan oleh PT Waskita Karya, hal itu tidak berdampak pada aktivitas bongkar muat.

Secara umum kondisi sisi pelabuhan dinilai cukup baik walaupun ada bagian – bagian pelabuhan mengalami sedikit kerusakan akibat aktivitas sandar kapal. Sisi pelabuhan ini adalah wewenang Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pihaknya telah menyampaikan ke Kemenhub tetapi belum ada tanggapan. “Kami menunggu undangan dari mereka. Di pelabuhan itu ada dua ranah instansi pengelola, dimana pada sisi darat adalah Pemkab melalui Unit Pelaksana Teknis Dishub sedangkan dermaga dikelola oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Balikpapan,”pungkasnya.(nav)

Pelabuhan PPU Diberi Target Rp10 Miliar

Berita Terkait

Dana RT Rp50 Juta Dinilai Belum Maksimal, DPRD Berau Dorong Program Pemberdayaan Warga

Alokasi DIPA dan TKD Provinsi Kaltara Naik, Gubernur: APBN Adalah Amanah Rakyat

Disbun Kutai Timur Monitoring dan Evaluasi Sapras Cegah Kebakaran

Pernyataan Rocky Gerung soal IKN Dikecam, Kepala Adat Paser Desa Bumi Harapan dan Ketua Gepak Kuning Kaltimtara Angkat Bicara

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Berkolaborasi Bersama Jalin Gencarkan Upaya Digitalisasi

Empat Kali Diperpanjang, 1.316 Napi Kaltim-Kaltara dapat Asimilasi Covid-19

Buronan Korupsi Proyek Sarana Air Bersih Kubar Diciduk di Samarinda

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini