“Perubahan jumlah peserta BPJS PBI tahun 2017 sebanyak 7.525 tersebut telah diusulkan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk segera ditetapkan, sehingga menambah dan meringankan sedikit biaya APBN yang sebelumnya telah disiapkan bagi peserta BPJS PBI di PPU tadi,”ujarnya.
Dikatakan Tohar, awalnya dana APBN yang disiapkan untuk membiayai iuran peserta BPJS PBI di PPU berjumlah total sekitar Rp1,5 miliar dengan komposisi jumlah penerima 61,681 orang dan perbulan iurannya pelayanan kelas tiga sebesar Rp25.300 per orang per bulan. Tetapi setelah direview tertinggal 7.525 orang. Jadi, iuran yang harus dibayar oleh pemerintah hanya sekitar Rp190 juta lebih atau terjadi penghematan sebesar Rp1,3 miliar.
“Namun data review ini merupakan data dinamis, sebab setiap enam bulan sekali akan kembali dilakukan verifikasi dan perkembangannya akan kita laporkan kembali kepada Kemensos RI,”tukas Tohar.
Sanjutnya, untuk BPJS mandiri dengan premi iuran APBD PPU terdata sebanyak 2 ribu peserta. Pada periode April kemarin, setelah dilakukan perubahan data, dana yang disediakan sebesar Rp1,3 miliar sudah terserap sekitar Rp400 juta saja sehingga terjadi penghematan sebesar Rp900 juta.
Sementara, bagi BPJS mandiri dengan premi daerah, lanjutnya, apabila membutuhkan pelayanan kesehatan maka didaftarkan dan ditanggung oleh pemkab, dibayarkan setahun sekali secara tunai.
“Saat ini yang menjadi pemahaman kita adalah antara penerima PBI APBN dengan kemiskinna jangan dikait – kaitkan, sebab kebijakan nasional itu berlaku untuk seluruh penduduk Indonesia tidak terkecuali, persoalannya sekarang terkait keuangan negara dan daerah diprioritaskan bagi yang miskin, rentan mikin dan hampir miskin, itulah PBI,”pungkasnya.(nav)
“Perubahan jumlah peserta BPJS PBI tahun 2017 sebanyak 7.525 tersebut telah diusulkan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk segera ditetapkan, sehingga menambah dan meringankan sedikit biaya APBN yang sebelumnya telah disiapkan bagi peserta BPJS PBI di PPU tadi,”ujarnya.
Dikatakan Tohar, awalnya dana APBN yang disiapkan untuk membiayai iuran peserta BPJS PBI di PPU berjumlah total sekitar Rp1,5 miliar dengan komposisi jumlah penerima 61,681 orang dan perbulan iurannya pelayanan kelas tiga sebesar Rp25.300 per orang per bulan. Tetapi setelah direview tertinggal 7.525 orang. Jadi, iuran yang harus dibayar oleh pemerintah hanya sekitar Rp190 juta lebih atau terjadi penghematan sebesar Rp1,3 miliar.
“Namun data review ini merupakan data dinamis, sebab setiap enam bulan sekali akan kembali dilakukan verifikasi dan perkembangannya akan kita laporkan kembali kepada Kemensos RI,”tukas Tohar.
Sanjutnya, untuk BPJS mandiri dengan premi iuran APBD PPU terdata sebanyak 2 ribu peserta. Pada periode April kemarin, setelah dilakukan perubahan data, dana yang disediakan sebesar Rp1,3 miliar sudah terserap sekitar Rp400 juta saja sehingga terjadi penghematan sebesar Rp900 juta.
Sementara, bagi BPJS mandiri dengan premi daerah, lanjutnya, apabila membutuhkan pelayanan kesehatan maka didaftarkan dan ditanggung oleh pemkab, dibayarkan setahun sekali secara tunai.
“Saat ini yang menjadi pemahaman kita adalah antara penerima PBI APBN dengan kemiskinna jangan dikait – kaitkan, sebab kebijakan nasional itu berlaku untuk seluruh penduduk Indonesia tidak terkecuali, persoalannya sekarang terkait keuangan negara dan daerah diprioritaskan bagi yang miskin, rentan mikin dan hampir miskin, itulah PBI,”pungkasnya.(nav)