Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Jaminan Sosial, Nurbayah menerangkan labelisasi berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial.
“Kami akan kembali lakukan labelisasi kepada 236 KPM di Kelurahan Waru,” kata Nurbayah, Minggu kemarin (24/11/2019).
Labelisasi ditargetkan rampung sebelum pergantian tahun. “Insya Allah, sebelum Desember 2019 sudah selesai,” ucapnya.
Dirinya mengklaim pemasangan label cukup berhasil. Pasalnya, banyak warga mengundurkan diri sebagai peserta KPM karena telah mampu secara ekonomi dan malu rumahnya terpasang label.
“Yang mengundurkan diri itu, ada penerima yang bekerja di perusahaan, miliki lahan sawit yang cukup luas, bahkan ada juga Ketua RT di Desa Api-api yang mengundurkan diri,” bebernya.
Ada 114 warga yang mengundurkan diri dari 398 KPM KPH dari tiga desa sasaran. Mereka menolak diberikan label sebab merasa perekonomian telah mencukupi. (*)
Penulis : */Erwin
Editor : Hendra
Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Jaminan Sosial, Nurbayah menerangkan labelisasi berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial.
“Kami akan kembali lakukan labelisasi kepada 236 KPM di Kelurahan Waru,” kata Nurbayah, Minggu kemarin (24/11/2019).
Labelisasi ditargetkan rampung sebelum pergantian tahun. “Insya Allah, sebelum Desember 2019 sudah selesai,” ucapnya.
Dirinya mengklaim pemasangan label cukup berhasil. Pasalnya, banyak warga mengundurkan diri sebagai peserta KPM karena telah mampu secara ekonomi dan malu rumahnya terpasang label.
“Yang mengundurkan diri itu, ada penerima yang bekerja di perusahaan, miliki lahan sawit yang cukup luas, bahkan ada juga Ketua RT di Desa Api-api yang mengundurkan diri,” bebernya.
Ada 114 warga yang mengundurkan diri dari 398 KPM KPH dari tiga desa sasaran. Mereka menolak diberikan label sebab merasa perekonomian telah mencukupi. (*)
Penulis : */Erwin