Sebelum Dilanjutkan, Bendungan Lawe-Lawe Harus Diaudit

“Untuk melanjutkan, Bendungan Lawe-lawe perlu diaudit oleh BPK karena sebagian lahan milik Pertamina dengan status pinjam pakai,” kata Gafur, Kamis kemarin (15/8).

Lanjutnya, pemerintah daerah telah menyelesaikan sebagian tanggungan kepada pelaksana proyek multiyears tersebut dan kini tersisa lebih kurang Rp79 miliar. Pembayaran tanggungan itu dilakukan sebab belum diterima laporan kalau status lahan bendungan sebagian milik PT Pertamina.

Keinginan Bendungan Lawe-Lawe diaudit BPK untuk mencegah permasalahan hukum pada kemudian hari karena akan menimbulkan persoalan baru apabila Pertamina tidak bersedia memperpanjang pinjam pakai lahan.

“Kalau Pertamina mengambil kembali lahannya, kira-kira siapa yang rugi, satu-persatu benang kusutnya diperbaiki supaya lima atau sampai sepuluh tahun ke depan, siapapun bupatinya, supaya tidak mendapati masalah seperti ini lagi,” tutupnya.

Penulis: */erwin

Editor: M.Huldi

Sebelum Dilanjutkan, Bendungan Lawe-Lawe Harus Diaudit

Berita Terkait

Dana RT Rp50 Juta Dinilai Belum Maksimal, DPRD Berau Dorong Program Pemberdayaan Warga

Alokasi DIPA dan TKD Provinsi Kaltara Naik, Gubernur: APBN Adalah Amanah Rakyat

Disbun Kutai Timur Monitoring dan Evaluasi Sapras Cegah Kebakaran

Pernyataan Rocky Gerung soal IKN Dikecam, Kepala Adat Paser Desa Bumi Harapan dan Ketua Gepak Kuning Kaltimtara Angkat Bicara

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Berkolaborasi Bersama Jalin Gencarkan Upaya Digitalisasi

Empat Kali Diperpanjang, 1.316 Napi Kaltim-Kaltara dapat Asimilasi Covid-19

Niat Bersihkan Lahan, Pria di Samboja Justru Picu Kebakaran Dua Hektare

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini