“Untuk melanjutkan, Bendungan Lawe-lawe perlu diaudit oleh BPK karena sebagian lahan milik Pertamina dengan status pinjam pakai,” kata Gafur, Kamis kemarin (15/8).
Lanjutnya, pemerintah daerah telah menyelesaikan sebagian tanggungan kepada pelaksana proyek multiyears tersebut dan kini tersisa lebih kurang Rp79 miliar. Pembayaran tanggungan itu dilakukan sebab belum diterima laporan kalau status lahan bendungan sebagian milik PT Pertamina.
Keinginan Bendungan Lawe-Lawe diaudit BPK untuk mencegah permasalahan hukum pada kemudian hari karena akan menimbulkan persoalan baru apabila Pertamina tidak bersedia memperpanjang pinjam pakai lahan.
“Kalau Pertamina mengambil kembali lahannya, kira-kira siapa yang rugi, satu-persatu benang kusutnya diperbaiki supaya lima atau sampai sepuluh tahun ke depan, siapapun bupatinya, supaya tidak mendapati masalah seperti ini lagi,” tutupnya.
Penulis: */erwin
Editor: M.Huldi
“Untuk melanjutkan, Bendungan Lawe-lawe perlu diaudit oleh BPK karena sebagian lahan milik Pertamina dengan status pinjam pakai,” kata Gafur, Kamis kemarin (15/8).
Lanjutnya, pemerintah daerah telah menyelesaikan sebagian tanggungan kepada pelaksana proyek multiyears tersebut dan kini tersisa lebih kurang Rp79 miliar. Pembayaran tanggungan itu dilakukan sebab belum diterima laporan kalau status lahan bendungan sebagian milik PT Pertamina.
Keinginan Bendungan Lawe-Lawe diaudit BPK untuk mencegah permasalahan hukum pada kemudian hari karena akan menimbulkan persoalan baru apabila Pertamina tidak bersedia memperpanjang pinjam pakai lahan.
“Kalau Pertamina mengambil kembali lahannya, kira-kira siapa yang rugi, satu-persatu benang kusutnya diperbaiki supaya lima atau sampai sepuluh tahun ke depan, siapapun bupatinya, supaya tidak mendapati masalah seperti ini lagi,” tutupnya.
Penulis: */erwin
Editor: M.Huldi