Warga pun telah beberapa kali menggelar aksi menuntut perbaikan jalan tersebut. Bahkan pernah pula jalan yang merupakan kewenangan Pemprov Kaltim itu diportal.
Pasalnya, mobilitas warga menjadi terhambat. Tidak jarang harus menempuh waktu berjam-jam hanya untuk mengurus administrasi kependudukan dan lainnya di pusat kabupaten.
Menanggapi keluhan itu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, pemerintah menginginkan semua infrastruktur yang baik. Namun semua harus dilakukan secara berjenjang.
“Tidak semua langsung bisa diselesaikan, tapi kami memiliki komitmen untuk menyelesaikan permasalahan itu,” kata Hadi Mulyadi, Rabu kemarin (26/6/2019).
Hadi menyebut, Pemprov Kaltim memiliki anggaran kurang lebih Rp13 triliun. Jika dibagi dengan setengah jumlah penduduk di Kaltim, maka perorang hanya mampu mendapatkan Rp3,5 juta pertahun.
“Artinya itu keuangan terbatas dan zonasi wilayah terlalu luas untuk membangun, maka itu harus ada segi prioritas dan itu bisa diketahui melalui musrenbang,” tuturnya.
Wakilnya Isran Noor ini juga berkata perbaikan jalan Transkaltim telah dalam tahap lelang. Pasalnya, Pemprov Kaltim telah mengucurkan anggaran untuk perbaikan jalan yang melintas di daerah setempat.
Namun ia tidak mengetahui pasti anggaran yang digelontorkan. “Kalau tidak salah Rp58 miliar atau Rp68 miliar. Saya tidak hapal betul nilainya,” tutup Hadi. (*)
Penulis :*/Erwin
Editor: Hendra