Itu seperti dikatakan Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan Transmigrasi Disnakertrans Penajam Paser Utara, Agus Dahlan. “Rancangannya itu tentang 80 persen tenaga kerja lokal, baik itu skill atau non skill. Artinya hanya 20 persen pihak perusahaan, sisanya harus tenaga lokal,” ujarnya, Kamis kemarin (4/4/2019).
Rancangan regulasi itu juga mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi. Sanksi yang diberikan mulai dari teguran hingga pencabutan izin operasi.
Sejauh ini perusahaan yang beroperasi Penajam Paser Utara dinilai kurang memanfaatkan tenaga kerja lokal. “Selama ini perusahaan yang menyerap tenaga kerja lokal masih di bawah 80 persen,” ungkapnya.
Ditargetkan regulasi tersebut rampung pada April ini. "Jika telah selesai, seluruh perusahaan wajib untuk melaksanakannya," tandasnya. (*)
Penulis : */Erwin
Editor : Hendra
Itu seperti dikatakan Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan Transmigrasi Disnakertrans Penajam Paser Utara, Agus Dahlan. “Rancangannya itu tentang 80 persen tenaga kerja lokal, baik itu skill atau non skill. Artinya hanya 20 persen pihak perusahaan, sisanya harus tenaga lokal,” ujarnya, Kamis kemarin (4/4/2019).
Rancangan regulasi itu juga mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi. Sanksi yang diberikan mulai dari teguran hingga pencabutan izin operasi.
Sejauh ini perusahaan yang beroperasi Penajam Paser Utara dinilai kurang memanfaatkan tenaga kerja lokal. “Selama ini perusahaan yang menyerap tenaga kerja lokal masih di bawah 80 persen,” ungkapnya.
Ditargetkan regulasi tersebut rampung pada April ini. "Jika telah selesai, seluruh perusahaan wajib untuk melaksanakannya," tandasnya. (*)
Penulis : */Erwin
Editor : Hendra