Kabid Hubungan Industrial, Disnakertrans Kabupaten PPU ismail, ketika ditemui diruang kerjanya, menyatakan, perusahaan wajib membayarkan upah karyawan sesuai yang telah diputuskan.
“Dalam SK itu sudah jelas, jadi semua perusahaan harus memberikan upah karyawan sesuai dengan UMK yakni Rp3,1 juta,” ungkapnya, Kamis (3/1) kemarin.
Lanjutnya, jika nantinya terdapat aduan karyawan, pihaknya akan mengambil sejumlah langkah. Tapi, ini baru akan diketahui setelah upah telah dieksekusi di bulan pertama dan seterusnya.
“Kalau nanti mereka mengabaikan itu, ada saksinya, tapi paling tidak kami panggil dulu apa alasannya, karena eksekusi lain dari tempat kami, kami hanya melaksanakan apa yang telah menjadi ketentuan,” bebernya. (wn)
Kabid Hubungan Industrial, Disnakertrans Kabupaten PPU ismail, ketika ditemui diruang kerjanya, menyatakan, perusahaan wajib membayarkan upah karyawan sesuai yang telah diputuskan.
“Dalam SK itu sudah jelas, jadi semua perusahaan harus memberikan upah karyawan sesuai dengan UMK yakni Rp3,1 juta,” ungkapnya, Kamis (3/1) kemarin.
Lanjutnya, jika nantinya terdapat aduan karyawan, pihaknya akan mengambil sejumlah langkah. Tapi, ini baru akan diketahui setelah upah telah dieksekusi di bulan pertama dan seterusnya.
“Kalau nanti mereka mengabaikan itu, ada saksinya, tapi paling tidak kami panggil dulu apa alasannya, karena eksekusi lain dari tempat kami, kami hanya melaksanakan apa yang telah menjadi ketentuan,” bebernya. (wn)