Menurut Idris, penetapan itu harus ditinjau kembali
mengingat warga terlebih dahulu memiliki sertifitat tanah. Jika tidak, ia
khawatir masyarakat hanya memegang lembaran sertifikat yang tak berarti.
"Dikhawatirkan jika terus seperti ini, maka masyarakat
bisa dikatakan hanya memegang lembaran sertifikat yang tanahnya sendiri tidak
bisa difungsikan," katanya.
Permasalahan ini telah disampaikan kepada Pemkab
Paser dan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti. "Ini tujuan kami datang
ke Kabupaten Paser," kata Idris di sela pertemuan di ruang rapat Wakil
Bupati Paser, Kamis (13/12/2018).
Penulis: Dwi Cahyo
Editor: Supiansyah
Menurut Idris, penetapan itu harus ditinjau kembali
mengingat warga terlebih dahulu memiliki sertifitat tanah. Jika tidak, ia
khawatir masyarakat hanya memegang lembaran sertifikat yang tak berarti.
"Dikhawatirkan jika terus seperti ini, maka masyarakat
bisa dikatakan hanya memegang lembaran sertifikat yang tanahnya sendiri tidak
bisa difungsikan," katanya.
Permasalahan ini telah disampaikan kepada Pemkab
Paser dan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti. "Ini tujuan kami datang
ke Kabupaten Paser," kata Idris di sela pertemuan di ruang rapat Wakil
Bupati Paser, Kamis (13/12/2018).
Penulis: Dwi Cahyo
Editor: Supiansyah