"Dengan sosialisasi ini kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelanggaran kampanye, Sehingga nantinya parpol sudah bisa melaksanakan kegiatan kampanye yang tidak melanggar aturan," kata Fauzan.
Beberapa hal dalam kampanye yang berpotensi menjadi pelanggaran diantaranya adalah, alat peraga kampanye dan pelaksanaan pertemuan tatap muka. "Untuk APK ada 4 hal yang perlu diperhatikan yaitu tempat pemasangan APK, Ukuran APK, Desain APK, dan Jumlah APK. Sedangkan untuk pertemuan Tatap muka ini berkaitan dengan Jumlah Peserta, lokasi pelaksanaan serta ijin tertulis," paparnya.
Untuk pelaksanaan pertemuan tatap muka juga dilarang mengikut sertakan Aparatur pemerintahan Desa seperti Kades bersama kaur desanya, Ketua RT, serta pengurus BPD. "Kami menghimbau kepada parpol agar tidak mengikut sertakan PNS tenaga kontrak dan onorer, kepala desa serta perangkat, anggota BPD bahkan dilarang melibatkan Ketua RT," jelas Fuazan. (*)
Penulis : Dwi Cahyo
Editor: Aspian Nur
"Dengan sosialisasi ini kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelanggaran kampanye, Sehingga nantinya parpol sudah bisa melaksanakan kegiatan kampanye yang tidak melanggar aturan," kata Fauzan.
Beberapa hal dalam kampanye yang berpotensi menjadi pelanggaran diantaranya adalah, alat peraga kampanye dan pelaksanaan pertemuan tatap muka. "Untuk APK ada 4 hal yang perlu diperhatikan yaitu tempat pemasangan APK, Ukuran APK, Desain APK, dan Jumlah APK. Sedangkan untuk pertemuan Tatap muka ini berkaitan dengan Jumlah Peserta, lokasi pelaksanaan serta ijin tertulis," paparnya.
Untuk pelaksanaan pertemuan tatap muka juga dilarang mengikut sertakan Aparatur pemerintahan Desa seperti Kades bersama kaur desanya, Ketua RT, serta pengurus BPD. "Kami menghimbau kepada parpol agar tidak mengikut sertakan PNS tenaga kontrak dan onorer, kepala desa serta perangkat, anggota BPD bahkan dilarang melibatkan Ketua RT," jelas Fuazan. (*)
Penulis : Dwi Cahyo
Editor: Aspian Nur