Salah satu alasan pengerjaan pembangunan bendungan yang dikerjakan pada 2014 lalu itu dihentikan, lantaran APBD Penajam Paser Utara mengalami defisit dan pemerintah daerah kesulitan mencari pembiayaannya.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten PPU, Puguh Sumitro, menjelaskan, agar Bendungan Lawe-Lawe dapat fungsional, pihaknya mengusulkan ke pemerintah pusat untuk melanjutkan pengerjaan pembangunan tersebut.
Bahkan, surat permohonan lanjutan pekerjaan telah layangkan pada 2017 dan kembali ditindak lanjutin 2018 ini, namun, hingga saat ini belum ada tanggapan mengenai kelanjutan proyek multiyears itu. “Belum ada jawaban, saya akan mengurusnya langsung, karena ini berkaitan dengan aset, sehingga harus didiskusikan, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan dan dapat difungsionalkan untuk masyatakat,” tuturnya, Kamis (20/9).
Lanjut Puguh, Bendungan Lawe-Lawe itu masih membutuhkan anggaran kurang lebih Rp62 miliar sehingga dapat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat khususnya di Kelurahan Penajam dan Waru.
Penampungan air baku yang nantinya memiliki kapasitas 6,5 juta meter kubik berperan penting untuk mendukung peningkatan pasokan air baku dan produksi air bersih Perusahaan Daerah Air Minum, sehingga diharapkan pemerintah pusat dapat melanjutkan dan memenuhin aksesoris, termasuk mekanikal eletrikal seperti pintu air otomatis. “Yang dibutuhkan Rp 62 miliar lagi, termasuk untuk bangunan pelimpah, timbunan maupun pintu air,” bebernya.
Hingga saat ini, pemerintah daerah masih memiliki tanggungan untuk menyelesaikan pembayaran proyek pembangunan fisik terdapat 17 paket pekerjaan dan besarannya mencapai Rp 289 miliar, bahkan Rp 96 miliar diantaranya merupakan utang proyek pembangunan Bendungan Lawe-Lawe. (Wn)
