Dibeberkannya, dalam rangka mengambil tindakan penertiban pasar liar itu, Diskukmperindag telah berkoordinasi dengan Satpol PP dan Dinas Perhubungan serta instansi lainnya, sehingga kegiatan itu berjalan lancar tanpa kendala.
Untuk diketahui, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Asisten II Setkab guna merencanakan rapat atau pertemuan membahas terkait penertiban pasar liar yang menjadi keluhan pedagang tersebut dengan mengundang sejumlah instansi terkait. “Kami telah mengkoordinasikan rencana rapat membahas terkait penertiban pasar liar itu, Insya Allah minggu ini dan kemungkinan pada minggu depannya lagi teman-teman mulai bergerak sesuai dengan tupoksinya masing –masing,” ujar Sutrisno.
Ia menerangkan, pasar di kelurahan tersebut dinilai liar sebab para pedagang yang berjualan di lokasi tersebut sama sekali tidak memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Pemkab. Sementara itu, pemerintah telah menyediakan lokasi berjualan yang baik di pasar Induk Nenang, tetapi kenyataannya masih saja pedagang berjualan di tempat telah disediakan. “Dalam aturan yang berlaku, setiap pengusaha harus memiliki surat izin usaha, begitu pula dengan lokasi berjualannya harus mendapatkan izin dari pemerintah, jika tidak mengantongi izin dimaksud, maka kami nilai pedagang telah melanggar aturan dan kami nyatakan liar,” pungkasnya. (nav)
Dibeberkannya, dalam rangka mengambil tindakan penertiban pasar liar itu, Diskukmperindag telah berkoordinasi dengan Satpol PP dan Dinas Perhubungan serta instansi lainnya, sehingga kegiatan itu berjalan lancar tanpa kendala.
Untuk diketahui, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Asisten II Setkab guna merencanakan rapat atau pertemuan membahas terkait penertiban pasar liar yang menjadi keluhan pedagang tersebut dengan mengundang sejumlah instansi terkait. “Kami telah mengkoordinasikan rencana rapat membahas terkait penertiban pasar liar itu, Insya Allah minggu ini dan kemungkinan pada minggu depannya lagi teman-teman mulai bergerak sesuai dengan tupoksinya masing –masing,” ujar Sutrisno.
Ia menerangkan, pasar di kelurahan tersebut dinilai liar sebab para pedagang yang berjualan di lokasi tersebut sama sekali tidak memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Pemkab. Sementara itu, pemerintah telah menyediakan lokasi berjualan yang baik di pasar Induk Nenang, tetapi kenyataannya masih saja pedagang berjualan di tempat telah disediakan. “Dalam aturan yang berlaku, setiap pengusaha harus memiliki surat izin usaha, begitu pula dengan lokasi berjualannya harus mendapatkan izin dari pemerintah, jika tidak mengantongi izin dimaksud, maka kami nilai pedagang telah melanggar aturan dan kami nyatakan liar,” pungkasnya. (nav)