Pelaporan itu dilakukan tim pasangan Andi Harahap- Fadli Imawan, sebab menemukan adanya pembagian amplop berisikan uang tunai Rp100 dan Rp150 Ribu di Kelurahan Mentawir dan Buluminung.
Ketika ditemui, Ketua Panwaslu Kabupaten PPU, Daud Yusuf menjelaskan setelah adanya laporan yang diterima, pihaknya langsung melakukan berbagai langkah dan setelah melakukan berbagai tahapan, kasus tersebut dinyatakan memenuhi unsur dugaan pelanggaran politik uang. “Sudah kita naikkan ke tingkat penyidikan, jadi sampai saat ini masih dalam proses penyidikan di kepolisian,” ungkapnya, Minggu (10/6).
Daud juga membeberkan, pada dugaan unsur politik uang itu terdapat empat orang terlapor, yakni kasus di Kelurahan Mentawir tiga orang dan Buluminung satu orang. “Nanti tinggal kepolisian yang memeriksa lebih lanjut, prosesnya penyidikannya selama 14 hari kerja, mulai dari 3 Juni 2018 lalu,” jelasnya.
Jika nantinya terbukti, keempat pelaku akan diganjar Pasal 178 (A) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan ancaman kurungan penjara maksimal 72 Bulan dengan denda maksimal Rp1 Miliar. (Wn)
Pelaporan itu dilakukan tim pasangan Andi Harahap- Fadli Imawan, sebab menemukan adanya pembagian amplop berisikan uang tunai Rp100 dan Rp150 Ribu di Kelurahan Mentawir dan Buluminung.
Ketika ditemui, Ketua Panwaslu Kabupaten PPU, Daud Yusuf menjelaskan setelah adanya laporan yang diterima, pihaknya langsung melakukan berbagai langkah dan setelah melakukan berbagai tahapan, kasus tersebut dinyatakan memenuhi unsur dugaan pelanggaran politik uang. “Sudah kita naikkan ke tingkat penyidikan, jadi sampai saat ini masih dalam proses penyidikan di kepolisian,” ungkapnya, Minggu (10/6).
Daud juga membeberkan, pada dugaan unsur politik uang itu terdapat empat orang terlapor, yakni kasus di Kelurahan Mentawir tiga orang dan Buluminung satu orang. “Nanti tinggal kepolisian yang memeriksa lebih lanjut, prosesnya penyidikannya selama 14 hari kerja, mulai dari 3 Juni 2018 lalu,” jelasnya.
Jika nantinya terbukti, keempat pelaku akan diganjar Pasal 178 (A) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan ancaman kurungan penjara maksimal 72 Bulan dengan denda maksimal Rp1 Miliar. (Wn)